Pendidikan

Akbar Tanjung Kukuhkan 247 Siswa SMA Matauli Pandan

Tapteng, BATAKPOS

Sebanyak 247 siswa baru SMA Negeri 1 Plus Matauli Pandan, Sumatera Utara, angkatan ke XVI dikukuhkan oleh Dewan Pembina Yayasan Matauli, Dr. Ir. H. Akbar Tanjung, Selasa (4/8) di Kampus SMAN 1 Plus Matauli Pandan. Dari 854 calon siswa yang mendaftar ke SMA Matauli, hanya 247 orang yang dinyatakan lolos seleksi dan dikukuhkan menjadi siswa-siswi SMA Negeri Matauli Pandan, tahun pelajaran 2009-2010.

Acara pengukuhan ini pun ditandai dengan penyematan baret dan tanda pangkat kepada perwakilan siswa baru oleh Akbar Tanjung, yang dilanjutkan dengan pemberian penghargaan bagi siswa kelas XI-XII yang berprestasi.

Kepala Sekolah SMAN 1 Plus Matauli Pandan, Drs Sumartono dalam laporan akademiknya mengatakan, bahwa lulusan dari SMA Matauli Pandan tahun pelajaran 2008-2009 telah memperoleh tempat di pernguruan tinggi negeri serta diterima di Akmil, di Akpol, di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, di Swiss German University (SGU), ITB, UI, IPB, Unpad, UPI, UNS, USU, Unimed, dan universitas lainnya.

Sementara itu dalam arahannya, Akbar Tanjung menjelaskan kembali apa dasar dan tujuan didirikannya SMA Matauli Pandan. “Sekolah ini kami dirikan tahun 1993 oleh beberapa putra daerah Tapteng yang ada di Jakarta, dengan tujuan ingin memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya khususnya bagi masayarakat Tapteng-Sibolga. Namun seiring dengan perkembangan sekolah ini, SMA Matauli membuka diri untuk menerima siswa dari luar daerah karena sesuai dengan visinya, memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putri bangsa ini (Center Exellence),”jelasnya.

Dengan kehadiran Sekolah ini lanjut Akbar, banyak daerah-daerah lain yang terinsfirasi untuk mendirikan sekolah unggulan. Seperti di Sipirok, di Balige Yayasan Sopo Surung, dan juga SMA Unggulan Sibolga. “Semuanya itu bertujuan untuk berlomba-lomba memberikan pendidikan yang terbaik. Walau pun demikian, SMA Matauli tetap siap untuk bersaing dan menjadi unggul dari sekolah-sekolah lain. Karena kami dari pihak yayasan selalu berusaha untuk mencarikan guru-guru yang profesional. Untuk itu banggalah anda menjadi siswa SMA Matauli Pandan, karena namanya sudah cukup terkenal, dan alumninya sudah banyak yang menduduki posisi penting di dalam negeri ini.”tegasnya, yang disambut dengan tepuk tangan para undangan.

Ia pun berpesan kepada seluruh siswa SMA Matauli Pandan, agar tetap menjaga nama baik sekolah, serta menjaga disiplin. Dengan demikian jiwa pengabdian bagi bangsa ini dan cinta tanah air menjadi modal bagi generasi penerus bangsa khususnya siswa-siswi SMA Matauli Pandan. “Saya juga berpesan kepada para orangtua siswa, agar tetap memberikan motivasi dan kontribusi bagi anak-anak kita, sehingga cita-cita mereka menimbah ilmu di sekolah ini dapat terwujud dengan baik,”harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Tapteng, Ir Effendi Pohan dalam sambutannya mengatakan, cukup bangga atas kehadira SMA Matauli Pandan yang telah mencetak generasi penerus bagi bangsa ini, khususnya bagi putra-putri Tapteng.

Usai acara pengukuhan, dilanjutkan dengan pertunjukan atraksi belada diri, sendra tari, Marching Band, serta barisan diviley persembahan dari siswa/I SMA Matauli Pandan. Acara ini juga turut dihadiri, Wakil Wali Kota Sibolga, H Afifi Lubis, Ketua DPRD Sibolga, Caklul Umur Situmeang, Ketua DPRD Tapteng H Maratua Siregar, Wakil Bupati, Ir Effendi Pohan, Wakil Bupati Tapsel, Ir H Alpin Rapolo Siregar, Kapolres Tapteng, Kapolres Sibolga, dan undangan lainnya. (Jas)

Keterangan Foto

KUKUHKAN SISWA BARU

Ketua Yayasan Matauli, Dr Ir H. Akbar Tanjung saat mengukuhkan 247 siswa baru SMAN 1 Plus Matauli Pandan, tahun pelajaran 2009-2010 di Kampus Matauli Pandan, Selasa (4/8). (batakpos/Jason gultom)

Crime

Diduga Dirampok, Perawan Tua Bersimbah Darah di Ladangnya

Tapteng, BATAKPOS

Tindak kriminal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, Senin (3/8) sekira pukul 19.30 WIB, warga Lingkungan III Simaninggir, Desa Poriaha, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapteng, Sumatera Utara, dihebohkan dengan ditemukannya tubuh Riati boru Hutabarat (45), tergeletak bersimbah darah di areal ladang miliknya.

Informasi yang dihimpun BATAKPOS, Selasa (4/8) dari tiga orang saksi mata, Files br Sitompul (48), Rohani br Sitompul beserta adik kandungnya Beria br Hutabarat, di RSU FL Tobing Sibolga, mengatakan, bahwa tubuh korban mereka temukan di dalam pondok-pondok (sopo) yang berada di ladang korban dengan posisi korban tertelungkup serta bersimbah darah di kepalanya.

Menurut pengakuan Files br Sitompul, bahwa awal kejadiannya adalah saat adik korban memberitahukan kepadanya bahwa sampai pukul 18.00 WIB korban belum kembali ke rumahnya dari ladang. Mendengar hal itu, mereka bertiga beranjak menuju ke arah ladang korban. Sesampainya di sana, mereka menemukan tubuh korban bersimbah darah yang merupakan bekas pukulan benda tumpul dibagian depan kepala dan belakang. Selanjutnya mereka berusaha mendudukkan korban, namun langsung terjatuh lagi, dan kemudian salah seorang dari mereka langsung menghubungi warga dan pihak kepolisian guna memberikan pertolongan.

”Kami hanya melihat tubuh korban telah tergeletak di ladang yang biasa dikelolanya dengan kondisi berlumur darah. Entah apa yang menyebabkannya, tapi saat kami mendudukkannya, korban masih sempat mengigau, ”Unang itong, unang itong, modom ma hita” (Jangan ito, jangan ito, tidurlah kita) sebanyak tiga kali, kemudian korban tidak sadarkan diri.

Oleh warga dan Polsek Kolang, korban Riati br Hutabarat dibawa ke RSU dr FL Tobing Sibolga untuk mendapatkan perawatan. Pihak RSU dr FL Tobing Sibolga menyatakan, kondisi korban masih belum stabil, dimana Riati br Hutabarat mengalami luka di bagian depan dan belakang kepala, diduga akibat hantaman benda tumpul.

Lebih lanjut diakui Files, saat mereka menemukan korban, kalung dan sebuah gelang yang biasa dikenakan korban sudah tidak ada lagi melingkar di leher dan tangannya. ”Saat korban kami temukan, kalung seberat 25 gram (10 mas) dan sebuah gelang tangan yang dipakai korban sudah tidak ada lagi. Sehingga kami menduga bahwa korban dirampok,” kata mereka seraya menambahkan, beberapa bulan sebelumnya juga rumah korban mengalami pembongkaran dengan hilangnya beberapa gelang emas dan sejumlah uang milik korban.

Kapolres Tapanuli Tengah, AKBP Drs Reynhard Silitonga SH, melalui Perwira Penghubung (Pabung), Kompol Muchsin saat dikonfirmasi via selularnya, Selasa (4/8) membenarkan adanya seorang perempuan mengalami luka di kepala yang diakibatkan benda tumpul di areal perkebunan desa Poriaha Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng. Dia mengatakan pihak kepolisian belum mengetahui motif maupun pelaku penganiayaan terhadap gadis tersebut.

“Kami masih menyelidiki kasus ini. Sebab, belum ada ditemukan alat bukti serta jejak pelaku penganiayaan. Jadi, untuk sementara kami belum dapat menyimpulkan motif penganiayaan yang menimpa korban,” ungkap Kompol Muchsin. (Jas)

Keterangan Foto

KORBAN PERAMPOKAN

Riati boru Hutabarat (45) saat dirawat di RSU FL Tobing, Sibolga. Korban diduga korban perampokan saat berada di ladangnya. (batakpos/jason gultom)

Kebijakan

Dana PNPM Rp3,12M Untuk 20 Kecamatan Disosialisasikan

Tapteng, BATAKPOS

Pemerintah pusat mengucurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar Rp8,6 Triliun untuk seluruh Kecamatan di Indonesia yang berbasis kantong–kantong kemiskinan. Dari jumlah itu, total dana PNPM-M yang diterima Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, sebesar Rp3,12 miliar yang dialokasikan ke 20 Kecamatan.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dir.PMD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Arwan E Surbakti disela–sela acara workshop sosialisasi dan penyiapan teknis program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di lantai 2, Aula Hotel Bumi Asih Pandan, Selasa (4/8). Ia meminta kepada seluruh pihak, baik itu seluruh elemen masyarakat, juga stoke holder agar bisa mengetahui dan memonitor pelaksanaan kegiatan PNPM.

“Silahkan laporkan jika menemukan hal–hal yang tidak sesuai aturan yang berlaku, karena ini adalah program dari masyarakat untuk masyarakat,” katanya.

Menurut Surbakti, kalau ada penyimpangan, tentunya telah menyalahi atau melanggar kode etik PNPM dan bisa dikenakan sanksi. Maka itu, bagi masyarakat atau siapa pun yang melihat segera melaporkannya ke tim koordinasi yang ada di tingkat Desa atau Kecamatan atau ke tingkat Kabupaten. Terutama jika ada kontraktor yang mengerjakan dana program PNPM di lapangan karena hal tersebut sudah menyalahi peraturan.

Pada kesempatan itu, Surbakti menerangkan sedikit mengenai PNPM tersebut, dimana menurutnya PNPM merupakan harmonisasi program pengembangan Kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan (P2KP) yang digulirkan (lounching) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2007 lalu. Dalam mekanismenya, harus mengedepankan masyarakat karena itu yang utama dan terutama.

“Jadi, masyarakat mengetahui apa kebutuhannya dan masyarakat yang melaksanakan. Kalau pemerintah mengintruksikan belum tentu itu kebutuhan masyarakat,” papar Surbakti.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Anita Magdalena Br Situmorang dalam laporannya pada acara workshop sosialisasi dan penyiapan teknis program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menyampaikan beberapa point penting dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran (TA) 2009.

Dijelaskan, PNPM Mandiri perdesaan pada prinsipnya membuka diri pada kritik yang progresif sesuai perkembangan masyarakat yang dinamis selalu harus respon sehingga perbaikan–perbaikan atas kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam desain PNPM Mandiri perdesaan selalu mendapatkan perhatian yang serius bertumbuh bagi kegiatan baru yang mendukung PNPM Mandiri Perdesaan.

“Kemudian, PNPM Mandiri Perdesaan tidak terbatas pada pemberian bantuan finansial (dana bagi kegiatan pembangunan) dan bantuan teknis pendampingan (bagi penguatan keberdayaan masyarakat perdesaan) tetapi juga dilakukan dengan menciptakan, mendorong dan mengembangkan kontrol publik terhadap seluruh proses tahapan dan skema dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menerapkan prinsip keterbukaan, kompetisi dan akuntabilitas. Makna dari penerapan prinsip tersebut adalah perubahan mendasar dari proses–proses yang bekerja dalam masyarakat ke arah otonom, rasional, objektif dan bertanggungjawab,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, PNPM Mandiri Perdesaan dalam kegiatan pengelolaan di kontrol oleh publik terhadap pelaksanaannya dalam kerangka otonomi di daerah harus didorong dan dirasakan sepenuhnya menjadi milik daerah dan masyarakat. “Artinya, pengelolaan dan kontrol publik tersebut harus utuh sebagai kesatuan masyarakat dan elemen yang ada didalamnya, dan tidak menjadi milik pemerintah daerah. Dalam pengembangan daerah, seluruh komponen masyarakat yang ada bukan saja harus tetapi sah dan berhak mengambil peran partisipatif masing–masing sepanjang fungsi dan kemampuan,” paparnya.

“Selain itu, PNPM Mandiri Perdesaan dalam prespektif pembangunan partisipatif sebagai sebuah pemulihan atau reproduksi dari interaksi–interaksi sosial haruslah bersifat rutin. Praktek–praktek pembangunan partisipatif karena pengilangan yang bersifat rutin dan menjadi kebiasaan yang masyarakat sebagai sederet aktivitas yang dianggap wajar dan pengawasan kegiatan pembangunan,” tukasnya.

Turut memberikan kata sambutan diantaranya Wakil Bupati Ir H MA Effendy Pohan MSi dan Ketua DPRD Tapteng diwakili Wakil Ketua Jhonny Lumbantobing. Adapun jumlah peserta yang hadir mencapai 360 orang dari seluruh kecamatan termasuk diantaranya para Camat dan Kepala Desa (Kades). (Jas)

Keterangan Foto

WORKSHOP PNPM

Wakil Bupati Tapteng Ir Effendi Pohan saat menyematkan tanda peserta Workshop PNPM di Hotel Bumi Asih Pandan, Selasa (4/8). (batakpos/Jason gultom)

PROYEK

Walikota Bungkam,

Dinas PU Sibolga ‘Bagi-bagi’ Proyek ke Rekanan Peliharaan

Sibolga, BATAKPOS

Sejumlah rekanan menuding Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga,Sumatera Utara, Rizal Fahri Lubis “Bagi – bagi” proyek kepada rekanan peliharaan, sementara Wali Kota Sibolga, Sahat Pinorsinta Panggabean terkesan bungkam melihat permainan tersebut.

“Dari 65 paket proyek yang dilelang dengan nilai anggaran Rp38.071.520.500 sudah ditentukan pemenang dan sarat KKN, namun orang nomor satu di pemko Sibolga tidak menegur oknum Kadis PU itu,”ungkap Direktur CV Bintang Buana Nauli, Feliks Manalu dan K Simanjuntak kepada wartawan di Sibolga, Selasa (4/8).

Dikatakan, sesuai jadwal pelelangan yang sudah diundurkan, bahwa pemasukan dan pembukaan penawaran yang akan dilaksanakan pada Kamis (6/8) depan di kantor Dinas PU Sibolga dan itu hanya formalitas karena sebelumnya proyek tersebut sudah punya nama.

Ironisnya, permainan yang dilakukan oleh Kadis PU Sibolga malah tidak mendapat tegoran dari Wali Kota Sibolga, Sahat Pinorsinta Panggabean dan Wakil Wali Kota, H Afifi Lubis seakan mendapat “Restu” dari kedua pemimpin kota Berbilang kaum ini.

“Untuk itu, kami berharap agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menegor dan bila perlu mencopot jabatan, Rizal Fahri Lubis sebagai Kadis PU Kota Sibolga, sebab hal ini telah merugikan rekanan yang ada di Sibolga-Tapteng sebagai mana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres-RI) nomor 80 tahun 2003, tentang tatacara pelelangan barang/jasa pemerintah,”katanya.

Menurut mereka, rekanan di Kota Sibolga telah dipecah-pecah oleh oknum Kadis PU Sibolga melalui pembagian paket proyek dan mengabaikan aturan yang ada serta persaingan usaha diantara rekanan.

“Artinya, bila proyek itu ditenderkan secara bertarung maka para rekanan peliharaan kami prediksi akan tumbang, karena kesiapan tidak ada dalam menyusun penawaran secara benar,”ujar Feliks.

Selain itu, katanya, saat pembuatan item dokumen lelang dan pembuatan gambar proyek yang akan ditenderkan banyak yang salah.

“Kami menduga pembuatan dokumen lelang dan gambar proyek dikerjakan oleh pegawai PU Sibolga dan bukan oleh konsultan, sehingga banyak yang salah. Sementara nama perusahaan konsultan hanya dicatut sebagai payung menyelematkan diri dari jebakan hukum,”katanya sembari meminta agar pelaksanaan tender pada Kamis (6/8) diawasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan Sibolga, bila terbukti ada permainan segera diproses secara hukum.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Sibolga, Rizal Fahri Lubis saat dikonfirmasi melalui selulernya malah mengelak sembari mengatakan konfirmasinya besok aja, saya lagi mau makan, jawabnya. (Jas)

Peristiwa

Ratusan Warga Tapteng Terserang Chikungunya

Dinkes Intensifkan Fogging

Tapteng, BATAKPOS

Ratusan warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terserang penyakit Chikungunya. Kendati tak menimbulkan korban jiwa, namun para korban sempat mengalami nyeri tulang yang berlebihan (seperti lumpuh).

Rata-rata warga Tatpeng yang terserang penyakit ini ada dibeberapa kecamatan, seperti, Tukka, Sibabangun, Lumut, Andam Dewi, Baru. Akibatnya warga terpaksa memadati Puskesmas yang ada di masing-msing kecamatan. Namun, setelah mendapatkan pengobatan warga diperbolehkan pulang karena tidak begitu mengkhawatirkan.

Kadis Kesehatan Tapteng Hajopan Simanjuntak, SKM melalui Sekretarisnya dr. Masdyana didampingi Kasi Kesling Dinkes, Norma br Samosir kepada BATAKPOS, Senin Sore (3/8) menyatakan, penyakit tersebut sejenis virus, yang disebut Alphavirus dan ditularkan lewat gigitan nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk yang sama juga menularkan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

“Meski masih ‘bersaudara’ dengan demam berdarah, namun penyakit ini tidak mematikan. Tetapi, setelah tergigit nyamuk tersebut, pada masa inkubasinya penderita mengalami nyeri di seluruh tulang dan persendian disertai influenza dan demam,” kata dr. Masdyana.

Masdyana juga menyatakan, nyamuk sejenis Aedes Aegypti namun tak sama dengan nyamuk DBD ini, berkembang biak hanya di semak belukar. Berbeda dengan nyamuk DBD yang berkembang biak di tempat yang bersih (perkotaan) dan air jernih. “Nyamuk Chikungunya ini berada di hutan atau semak belukar dan perkebunan. Misalkan, daun jati yang telah gugur di tanah menampung air. Nah, biasanya di wadah seperti itu nyamuk tersebut berkembang biak,” terangnya.

“Kendati aparat kecamatan dibantu Muspika mengajukan data hingga berjumlah lebih dari 500-an jiwa, namun saat kita (Dinkes) tinjau ke lapangan untuk diperiksa, hanya sebagian yang positif penderita Chikungunya,” jelasnya.

Intensif Foging

Kabupaten Tapteng yang tak termasuk daerah endemik (rawan) DBD, namun pihak Dinkes Tapteng tetap mengintensifkan penyemprotan (fogging) di daerah-daerah yang terjangkit. “Hingga saat ini, hasil survei di lapangan hanya kawasan Pandan, Sarudik, Tukka, dan Lumut yang masih terjangkit sehingga kita (Dinkes) melakukan foging secara berkala sebagai pencegahan,” ujar Norma br Samosir.

Sebab, lanjut mereka, foging bukan solusi akurat untuk pemberantasan, hanya dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan 3M yakni Menguras, Mengubur dan Menanam barang bekas di lingkungan tempat tinggal sehingga nyamuk tak leluasa berkembang biak.

Begitupun Dinkes Tapteng mengimbau warga agar apabila mengalami gejala-gejala terjangkit Chikungunya atau pun DBD, segera menghubungi pusat kesehatan terdekat atau Dinas Kesehatan Tapteng agar segera mendapat pertolongan medis, sehingga proses penyembuhannya lebih efektif dan cepat. (Jas)

Selebrity

GIVRI Hanya Lolos 4 Besar di KDI 6

Orangtua GIVRI: Kami Tetap Bangga dan Besyukur

Tapteng, BATAKPOS

Walaupun GIVRI hanya lolos 4 besar dalam Kontes Dangdut Indonesia (KDI) yang diselenggarakan oleh TPI, kedua orangtuanya dan keluarganya tetap mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih oleh putrinya. Hal itu disampaikan oleh kedua orangtuanya Chairul Hidayat Waruhu (36) dan ibunya Mastika Yanti br Simanungkalit (35) kepada BATAKPOS, Minggu sore (2/8) di kediamannya.

“Kita cukup dan bangga dan bersyukur atas prestasi anak kita GIVRI yang telah lolos ke empat besar KDI 6. Dan kami juga atas nama keluarga mengucapkan terimkasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung GIVRI hingga dapat lolos ke 4 besar,”katanya dengan bangga.

Memang tidak dapat dipungkuri harapan orangtua GIVRI agar putri pertamanya ini bisa lolos sampai peringkat 3 besar cukup besar, namun penentu adalah dukungan dari masyarakat memlalui SMS.

“Kita sih punya harapan dan cita-cita agar anak kita ini bisa lolos minimal tiga besar, namun ini lah kenyataan yang siap kita terima. Kami tetap bangga dan merasa bersyukur atas dukungan serta bantuan seluruh masyarakat yang menghantarkan anak kita ini lolos 4 besar KDI 6. Semuanya ini tidak dapat kami balas, karena kecintaan masyarakatlah kepada anak kita ini, sehingga GIVRI layak menyandang gelar KDI sesuai dengan prestasi yang diperolehnya,”ungkapnya.

Kedua orangtua GIVRI juga secara khusus mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Tapteng, Kota Sibolga, Padangsisimpuan, Tapsel, Nias dan masyarakat Sumatera Utara yang tetap setia memberikan dukunga sejak GIVRI bertanding di 10 besar KDI 6.

Lebih lanjut dijelaskan mereka, sebelum putrinya tampil Sabtu Malam kemarin, sudah banyak tanda-tanda yang mengisyarakatkan bahwa GIVRI akan terjemput. Hal itu diceritakan GIVRI kepada kedua orangtuanya melalui telepon, Minggu Pagi (2/8).

“Tadi pagi putri kita langsung menelpon kami. Allhan Dulillah, GIVRI rupanya tegar dengan penjemputan itu. Bahkan menurut pengakuan GIVRI sudah banyak tanda-tanda yang mengisyarakatkan Ia akan terjemput malam itu juga,”aku orangtua GIVRI seperti yang diungkapkan GIVRI kepada mereka.

Menurut pengakuan GIVRI, pada hari Sabtu itu jatah makannya hilang tidak tahu siapa yang ambil. Demikian juga dengan pakaian yang akan digunakan GIVRI malam itu tiba-tiba kebesaran dan longgar, terpaksa pihak sponsor yang menyediakan kostum bagi para kontestan harus mengecilkan pakaiannya hari itu juga. Padahal selama GIVRI tampil tidak pernah seperti itu. Sama halnya dengan sepatunya. Entah kenapa sepatu GIVRI juga kebesaran, padahal pihak sponsor yang selalu menyediakan sepatu GIVRI sudah menyesuaikan ukuran kakinya nomor 36. Namun malam itu kebesaran. Ditambah lagi dengan tukang make-up GIVRI yang terjebak macet, padahal tidak pernah seperti itu. Seharunya sesuai dengan jadwal, GIVRI harus dimake up pukul 13.30WIB, namun karena tukang make up nya terjebak macet, akhirnya GIVRI di make up pukul 16.00WIB. Jadi semuanya serba buru-buru. Dan saat GIVRI di make up, tanpa sadar Ia menangis, padahal Ia tidak ada memikirkan hal-hal yang sedih.

“Jadi semua tanda-tanda itu merupakan firasat buat GIVRI akan terjumput malam itu juga. Dan memang terbukti, GIVRI pun terjemput, dan dengan jelas kita saksikan, GIVRI tetap tegar saat proses penjemputan itu berlangsung. Yang kami takutkan GIVRI down, tapi Alham Dulillah GIVRI tegar, sehingga kami pun senang dan bangga atas ketegaran yang dimiliki GIVRI,”aku kedua orangtuanya.

“Sekali lagi kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung GIVRI. Secara khusus kepada harian Umum BATAKPOS yang terus memberitakan perkembangan anak kami di Jakarta, sehingga kami orangtuanya yang ada di Tapteng ini dapat mengetahui kondisi anak kami ini. Kami bangga dan berterimakasih kepada Bapak Sopar Panjaitan pendiri BATAKPOS yang telah memberikan kesempatan dan sarana kepada generasi BATAK untuk berkreasi di media BATAKPOS,”ungkapnya.

Kekalahan GIVRI adalah Kekalahan Sumatera Utara

Dilain pihak khususnya pendukung fanatik GIVRI sangat kecewa dengan kegagalan GIVRI. Menurut mereka, kegagalan GIVRI masuk tiga besar, adalah kegagalan masyarakat Sumatera Utara. “Terus terang saja, kami sangat kecewa atas kenyataan ini. Padahal GIVRI satu-satunya duta Sumatera Utara yang membawakan nama Sumut di pentas KDI 6. Seharusnya masyarakat Sumut khususnya para pejabat termasuk Gubsu harus memberikan support yang khusus buat GIVRI, karena dari sekian banyak kontestan asal Sumut tinggal GIVRI yang bertengger di 4 besar. Ini adalah peluang yang cukup besar untuk mengharumkan nama Sumut. Namun sangat kami sayangkan sepertinya dukungan dari para pejabat di Sumut ini kurang, karena kami yakin, jika Gubsu memberikan intruksi untuk mendukung GIVRI, saya yakin, GIVRI bisa lolos sampai 2 besar, karena pertarungan 4 besar ini adalah pertarungan habis-habisan,”aku sejumlah fas GIVRI, sepeti Sri, Eka, Darwin, Santo, Rahmat dan pendukung lainnya.

Hal senada juga turut diungkapkan masyarakat Pandan. Menurut mereka, sejak ada kontes KDI belum pernah duta Sumut menjadi juara I, selalu dikalahkan dari daerah lain. Seharunya ini menjadi pelajaran dan pukulan bagi kita masyakarat Sumut ini. Jika kita lihat daerah lain khususnya daerah pulau Jawa, mereka cukup kompak antara masyarakat dan pejabatnya, karena mereka sadar secara tidak langsung nama daerah mereka turut dipertaruhkan. Namun yang terjadi di Sumut ini seperti inilah. “Kita cukup prihatin melihat anak-anak kita yang berprestasi namun tidak mendapat dukunga yang sepadan dari pejabat daerah ini. Jujur saja, saya sangat-sangat kecewa denga penjemputan GIVRI, karena belum layak dia dijemput, karena masih ada yang lebih layak, namun karena dukungan SMS yang cukup kecil, sehingga GIVRI lah yang terjumput. Mudah-mudahan GIVRI tabah dan tegar atas peristiwa ini. Kami sangat mencintaimu GIVRI,”ujar Ibu Eka yang juga diamini ibu-ibu lainya. (Jas)

Keselamatan

Antisipasi Keselamatan Penumpang, Dephub Lakukan Pemeriksaan KMP di Sibolga

Sibolga, BATAKPOS

Dalam rangka menyambut hari besar keagamaan yang akan semakin dekat, Departemen Perhubungan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Kapal Motor Penumpang (KMP) di Sibolga, Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan Senin (3/7) bertempat di pelabuhan Sibolga Sambas kota Sibolga.

Capt. Jonggung Sitorus MM, selaku Head of Sub Directorate Shipping Order Departemen Perhubungan (Dephub) mengatakan, bahwa pemeriksaan mendadak, atau uji petik terhadap kapal yang hendak berlayar tahun ini adalah dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran atau meminimalisir terjadinya kecelakaan terhadap Kapal Motor Penumpang.

“Ini adalah uji petik terhadap kapal yang hendak berlayar. Tujuannya utamanya adalah satu yaitu, meningkatkan keselamatan pelayaran,” katanya menjelaskan. Dengan demikian lanjutnya, kegiatan itu diharapkan mampu mengurangi terjadinya peluang kecelakaan akibat dugaan lemahnya pengawasan, baik oleh operator maupun marine inspector (inspektur pelayaran).

Capt. Jonggung Sitorus MM mengakui, bahwa upaya ini sebagai reaksi dari meningkatnya kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Selain itu ia melanjutkan, langkah pemeriksaan dilakukan terkait pembahasan kemungkinan penerapan audit keselamatan kapal secara rutin per tiga bulan.

Ada pun uji petik yang dilakukan mencakup pemeriksaan aspek administrasi serta fisik kapal. “Pelaksanaan ini dilakukan secara simultan di bagian barat dan timur perairan Indonesia dan sedikitnya ada dua tim. Dengan demikian seluruh armada kapal penumpang yang dimiliki oleh suatu perusahaan pelayaran dilakukan pemeriksaan satu persatu,”tegasnya.

Untuk melaksanakan tugas ini Departemen Perhubungan dibagai dalam beberapa tim di seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia ini. Dan seluruh armada kapal penumpang yang dimiliki oleh suatu perusahaan pelayaran diperiksa satu per satu tanpa ada kompensasi atau pun keringanan bagi kapal penumpang.

“Pelaksanaan uji petik ini dilakukan berdasarkan skala prioritas, yakni pengujian pada kapal penumpang menjadi prioritas utama, disusul kapal tanker, serta kapal angkutan kargo atau peti kemas. Semuanya dikenakan uji petik. Untuk kapal penumpang tidak ada kompensasi, kami akan lakukan secara ketat. Kalau pengawasan lemah, akan berakibat fatal bagi masyarakat sipil,” katanya.

Menurut Jonggung Sitorus MM, bahwa selama Direktur Jenderal Perhubungan Laut bertugas, sudah mencabut Surat Izin Usaha dari sebanyak 46 perusahaan perkapalan atau pelayaran di Indonesia.

Turut hadir dalam uji petik tersebut, M Nuryadin dari Dephub Jakarta, Muas Effendi, Kepala Adpel Sibolga, Ibnu Mulkan IBM, kepala ASDP Sibolga dan para pemilik kapal yang dilakukan pemeriksaan. Pada kesempatan itu, dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Penumpang (KMP) jenis Ferry Pulo Tello dan KMP Nias Jaya. (Jas)

Keterangan Foto

UJI PETIK KAPAL MOTOR PENUMPANG

Departemen Perhubungan saat melakukan pemeriksaan terhadap mesin kapal motor penumpang di Sibolga, Senin (3/8) (batakpos/Jason gultom)

Kebijakan

Penetapan Denda Tilang UU 22/2009

Paling Rendah Rp 30.000, Paling Tinggi Rp300.000

Tapteng, BATAKPOS

Beradasarkan penerapan pasal Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta penetapan denda tilang disepakati harga tilang kendaraan paling rendah Rp30ribu, dan paling tinggi Rp300ribu. Demikian hasil kesimpulan rapat koordinasi Criminal Justice System (CJS) Diljapol (pengadilan, kejaksaan, kepolisian) yang diselenggarakan, Senin (3/8) di Mapolres Tapteng.

Rapat yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Chairudin Sipahutar, SH dan Wakil Ketua Pengadilan Sibolga, Jarasmen Purba, SH, Kapolres Sibolga AKBP Jhoni Sebayang, Kapolres Tapteng AKBP RSP Silitonga, SH, Kasat Lantas Polres Tapteng AKP Indra Warman, Kasat Lantas Polres Sibolga AKP Dahlan, Kasi Pidum Kejaksaan dan Hakim Senior PN Sibolga dan perwakinal dari BNI Sibolga, membahas tentang penetapan denda tilang maksimal dan minimal.

Ada pun yang menjadi inti pembahasan tersebut adalah penerapan pasal-pasal pada UU No.22 thn 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta menetapkan denda tilang yang di sepakati bersama DILJAPOL yakni batas denda maksimal pelanggaran yg paling ringan Rp. 30.000 sedangkan batas denda maksimal pelangaran yg paling berat Rp. 300.000.

Pada pertemuan ditandai dengan surat keputusan bersama yang ditanda tangani oleh Kapolres Tapteng, Kapolres Sibolga, Kajari, wakil Ketua PN yang disaksikan oleh kasat lantas Tapteng, Kasat Lantas Sibolga dan Kasi pidum hakim senior dari Perwakilan BNI sibolga.

Keterangan Foto

BERSALAMAN

Kapolres Kota Sibolga AKP Jhony Sebayang (dua dari kiri) bersalaman dengan Kajari didampingi Kapolres Tapteng AKP RSP Silitongan pada acara penandatanganan penerapan UU nomor 2 tahun 2009, di Mapolres Tapteng. (batakpos/Jason gultom)

Kesejahteraan

UMM CPNS Sibolga Cair
Sibolga, BATAKPOS
Sebanyak 219 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga untuk pertamakalinya menerima Uang Makan Minum (UMM), di kantor Bendahara Sekretariat Pemko Sibolga, Rabu (29/7).

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humasy) Pemko Sibolga, DT Tamba didampingi Bendahara, Togi Marito Sitompul mengatakan, untuk pembayaran UMM terhitung mulai bulan Mei hingga Juni diberikan kepada 219 CPNS, Pemko Sibolga sebesar Rp124.415.000.

“Namun untuk total anggaran biaya UMM yang diplotkan di APBD Pemko Sibolga yang akan dibayarkan kepada seluruh PNS terhitung mulai bulan Mei hingga Desember 2009 sebesar Rp656.370. 000,”ujarnya. Dikatakan, sistem pembayaran UMM yang diberikan bendahara Pemko Sibolga disesuaikan dengan daftar hadir dan juga disesuaikan dengan golongan para PNS. Tetapi untuk golongan III dan IV dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan Pajak Pertambahan Hasil (PPH) pasal 21.

”Pembayaran biaya UMM saat ini berlangsung lancar dan tertib, tetapi yang dibayarkan kepada CPNS disesuikan dengan daftar hadir yang diserahkan instansi masing – masing, dan jumlahnya juga bervaraisi antara Rp630.000 hingga Rp535.000 per orang,”ujar Togi Marito Sitompul.

Sementara itu, Kabag Humasy Pemko Sibolga, DT Tamba berharap agar CPNS yang menerima UMM dapat lebih memacu semangat untuk bekerja lebih baik di instansinya masing – masing sesuai dengan Tufoksinya.

“Selama ini, PNS banyak menuntut haknya namun tugasnya sebagai Abdi Negara malah diabaikan. Maka kedepan PNS agar dapat lebih baik bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”katanya.

Para penerima UMM ini pun mengaku bangga atas pemberian UMM, walapun mereka masih dalam status CPNS.

“Kami mengucapkan trimakasih kepada bapak Wali Kota Sibolga, Sahat Pinorsinta Panggabean dan Wakil Walikota, Afifi Lubis yang tanggap akan kebutuhan PNS di lingkungan Kota Sibolga. Mudah – mudah dengan pemberian kesejahteraan PNS ini, kami semakin dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”kata mereka. (Jas)

Keterangan Foto

Pembagian Uang Makan Minum PNS

Sebanyak 219 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2008 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga antri untuk menerima Uang Makan Minum (UMM) dikantor Bendahara Sekretariat Pemko Sibolga. (batakpos/Jason Gultom)

Prestasi

Pemko Sibolga Hargai Kasek dan Guru Teladan

Sibolga, BATAKPOS

Pemerintah Kota Sibolga melalui Wakil Wali Kota Sibolga, H.Afifi Lubis menyerahkan piagam penghargaan dan hadiah kepada Kepala Sekolah (Kasek) dan guru berprestasi dari masing – masing tingkatan sekolah yang dilaksanakan di lapangan upacara Kantor Dinas Pendidikan, Kamis, (30/7).

Afifi Lubis dalam amanatnya menyampaikan, guru adalah ujung tombak utama keberhasilan peningkatan kwalitas pendidikan dengan tugas utama melahirkan para sumber daya manusia tangguh yang mempunyai tingkat daya saing yang besar dimasa depan.

“Anak - anak Indonesia terbaik akan lahir dari tangan seorang Guru, maka itu Guru tidak sekedar harus memiliki kemampuan edukasi dan edukatif, tetapi harus mempunyai moral dan akhlak yang baik,”ujar Afifi.

Kalau sekedar pintar bahkan pintarnya luar biasa dan cerdasnya bukan main kata Afifi, bukanlah sebuah jaminan kalau mental dan akhlaknya tidak baik. Sebab Guru harus mempunyai kualifikasi lengkap dan tidak hanya sekedar sertifikasi. Karena, sertifikasi hanya sebuah proses birokrasi yang harus dipenuhi pada setiap tenaga pengajar tetapi dibalik semua itu ada sertifikasi besar lain oleh setiap hati nurani, cara, pola dan tingkah laku seorang guru.

Afifi mengatakan, banyak pahlawan dan pejuang ditanah air ini namun Guru adalah seorang pejuang tanpa tanda jasa yang dihargai tetap sebagai pahlawan sepanjang hayat meskipun tidak harus memperoleh Satya Lencana seperti pahlawan atau pejuang bangsa.

Sementara itu, adapun penerima penghargaan untuk guru berprestasi tingkat TK/RA yakni peringkat 1 Misria Laoly peringkat dari TK As Sa’adah Sibolga, peringkat 2 Yerni Susanti dari TK ABA Jl. Bungaran Panjaian Sibolga dan peringkat 3 Nursalis Sidabutar asal TK ABA Jl. Tenggiri Sibolga.

Sedangkan untuk tingkat SD/MI, penghargaan jatuh kepada Nur Azizah dari SDN 087695 Sibolga kemudian Novewati Laia asal SDN 081236 Sibolga dan Hidayatul A. Buaya dari SDN 085120 Sibolga.

Selanjutnya, untuk tingkat SMP/MTs diberikan kepada Vekenus Panggabean dari SMP Tri Ratna Sibolga, Hasmidar Marpaung dari SMPN 3 Sibolga dan Udur M.T. Hutasoit dari SMPN 2 Sibolga.

Kemudian, di tingkat SMA/MA dan SMK diberikan kepada Epentus Bondar asal SMKN 2 Sibolga, Soripada Siregar dari SMAN 2 Sibolga dan Taty L. Simanjuntak dari SMA Swasta HKBP Sibolga.

Sedangkan, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat TK/SD yakni Tri Wuryaningsih asal TK Tri Ratna Sibolga, Sri Afrida dari TK ABA Sambas Sibolga dan Titin Pandiangan asal TK Al Ikhsan Sibolga. Untuk tingkat SD/MI yakni Roslina Tanjung asal SDN 081240 Sibolga, Herianto dari SDN 084080 Sibolga dan Parluhutan Siregar dari SDN 087695 Sibolga.

Selanjutnya untuk tingkat SMP/MTs yakni Hotma Rimba S asal SMPN 2 Sibolga, Surung Panggabean asal SMPN 1 Sibolga.

Sedangkan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah berprestasi Tingkat SMA/MAN dan SMK jatuh kepada Bresman Rajagukguk asal SMKN 1 Sibolga, Ngalemi Sembiring asal SMAN 2 Sibolga dan Uli Anto Hutagalung SMK Swasta Muhammadiyah 13 Sibolga. (Jas)

Entertaint

Iklan Billboard di Sibolga Semakin Berkembang
Sibolga, BATAKPOS

Mudahnya pelayanan serta ringannya biaya pajak yang dibebankan Pemko Sibolga, membuat pengusaha periklanan jenis Billboard (papan reklame) semakin berkembagn di Kota Sibolga. Hal itu dibuktikan semakin maraknya iklan Billborad di Negri Berbilang Kaum ini. Menurut data yang diperoleh BATAKPOS dari Dinas Pendapatan Pemko Sibolga, total iklan Billboard di Kota Sibolga sebanyak 7 unit. Dengan demikian penghasilan pajak dari iklan ini pun turut menambah pendapatan Pemko Sibolga.

Menurut Basril Tanjung SE (53) selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendapatan Kota Sibolga yang ditemui koran ini di ruang kerjanya, Rabu (29/7) mengaku, omset penghasilan Dinas Pendapatan Sibolga terbantu dengan kehadiran iklan Billboard ini.

“Khusus tahun ini saja, sebanyak dua unit iklan Billboard baru bertambah, dengan demikian total iklan Billboard ada 7 unit. Dengan bertambahnya jumlah iklan Billboard tersebut maka pajak yang kita perleh juga turut meningkat,”akunya.

Ada pun biaya pajak yang dibebankan kepada pengusaha iklan Billboard relatif murah, yakni Rp16ribu per meter selama 1 tahun sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008. “Menurut pengakuan para pengusaha iklan ini kepada kami, dipilihnya Kota Sibolga menjadi tempat ajang promosi, karena harganya pajaknya yang murah ditambah lagi layanan yang mudah dan tidak berbelit-belit. Dan untuk saat ini khusus di wilayah Jalan SM Raja dan Jalan Suprapto, Sibolga tidak diberikan lagi izin untuk mendirikan iklan Billboard, karena sudah padat,”katanya.

Dijelaskannya, untuk semester I ini pihaknya berhasil mengumpulkan pajak dari iklan termasuk iklan Billboard sebesar Rp124.641.000. Sedangkan tahun lalu, melebihi target yakni Rp150juta, sementera yang ditargetkan Rp125juta. “Kita berterimakasih kepada para pengusaha yang telah berinvestasi di daerah kita ini, dengan demikian tatanan kota kita ini semakin indah dan terang,”ujarnya.

Ia juga menambahkan, rata-rata pemilik iklan Billboard ini adalah pengusaha yang dari Medan, sedangkan para pengusaha di Sibolga sepertinya belum berminat untuk menekuni bisnis iklan ini. (Jas)

Keterangan Foto

IKLAN BILLBOARD

Salah seorang pengusaha asal Medan saat memasang iklan Billboard di Jalan Sisingamangaraja Sibolga. Kehadiran papan reklame ini turut menambah pendapatan Kota Sibolga. (batakpos/Jason gultom)

Pertanian

Minyak Nilam Tapteng Tembus Pasar Luar Negeri

Tapteng, BATAKPOS

Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara memiliki komuditi unggulan berupa minyak nimal yang memiliki kualitas tinggi. Di Tapteng, beberapa Kecamatan seperti, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Badiri merupakan penghasil minyak nilam terbesar di kabupaten Tapanuli Tengah. Hanya saja petani nilam di daerah ini sepertinya kurang perhatian dari Pemkab Tapanuli Tengah. Demikian dikatakan para petani dan penampung minyak nilam kepada wartawan BATAKPOS sewaktu pergu berkunjung ke adarah itu beberapa waktu lalu.

Menurut penuturan salah seorang penampung nilam, Edward Labolo (51) bahwa, masyarakat dibeberapa kecamatan di Tapanuli Tengah merupakan petani nilam. Namun pemerintah Tapanuli Tengah sampai saat ini belum memberikan perhatiannya terhadap komoditi yang mempounyai prospek yang cukup bagus ini. Menurutnya, pemerintah memberikan perhatiannya minimal untuk menstabilkan harga minyak nilam di pasaran.

“Mutu minyak nilam Indonesia di kenal paling baik dan menguasai pangsa pasar 80 - 90%. Minyak nilam (patchouli oil) merupakan salah satu minyak atsiri yang banyak diperlukan untuk bahan industri parfum dan kosmetik, yang dihasilkan dari destilasi daun tanaman nilam (Pogostemon patchouli),” katanya.

Dia mengakui, bahwa para petani di daerah tersebut merupakan penghasil nilam terbesar di Tapanuli Tengah. Hanya saja para petani ini sangat mengeluhkan ketidak stabilan harga minyak nilam di pasaran. “Tahun 2009 ini minyak nilam di pasar Kecamatan Sibabangun, Lumut, Pinangsori, dan Badiri, drastis turun karena harga minyak nilam anjlok sampai dengan 250.000 per kg dengan kadar 0,7 ml. Padahal tahun-tahun sebelumnya harga minyak nilam di daerah itu sempat mencapai Rp1-1,5jut per kg nya.

“Akibat anjloknya harga minyak nilam ini, sudah banyak petani nilam yang meninggalkan kebun nilamnya, karena harganya yang tidak seimbang. Dia menambahkan bahwa minyak nilam dari Tapanuli Tengah khususnya Kecamatan Sibabangun, Lumut, Pinangsori, Badiri sangat diminati para negara-negara luar, seperti Amerika Serikat dan Inggris,”kata Edward Labolo selaku penampung minyak nilam.

Dijelaskannya, saat harga minyak nilam masih normal, mereka selaku penampung minyak nilam bisa menampung 50-100 kg per kecamatan. Namun, karena harga saat ini anjlok mereka hanya mampu mendapatkan 5kg per kecamatannya. “Andaikata Pemerintah Tapanuli Tengah menjaga stabilnya harga minyak nilam, niscaya PAD Kabupaten Tapanuli Tengah pasti akan semakin bertambah dari komoditi ini,” katanya.

Anjloknya harga minyak nilam ini sangat dirasakan para petani. Menurut salah seorang petani di Kecamatan Sibabangun, Asatolo Laia (44) mengatakan, bahwa mereka sebagai masyarakat petani nilam sangat mengeluh atas harga minyak nilam di daerah tersebut. Para petani ini sangat megharapkan peran aktif dari Pemkab Tapteng, khususnya Dinas yang membidangi hasil perkebunan. Karena mereka mengakui, untuk mendapatkan 1 kg minyak nilam harus dapat mengumpulkan daun nilam kering sebanyak 30 kg. Selanjutnya daun nilam itu dikukus untuk mengambil minyaknya.

“Jadi sangat susah untuk mendaptkan minyak nilam ini. Itu pun tidak ada masalah, jika harganya bisa stabil seperti dulu. Tapi kalau sepeti harga sekarang ini sudah tidak memungkinkan lagi karena tidak seimbang lagi biaya dan tenaga yang kita keluarkan dibandingkan harga minyak nilam saat ini,”keluh pria berkulit putih ini. (Jas)

Keterangan Foto

MINYAK NILA ASAL TAPTENG

Edward Labolo, selaku penampung minyak nilam saat mencium wanginya minyak nilam yang da di Tapteng. Menurutya, minyak nilam ini sangat disukai masyarakat Amerikan dan Inggris. (batakpos/Jason gultom)

Jelang Pilkada di Tapteng

Tahapan Pilkada di Tapteng 2010, Pelaksanaan 2011

Tapteng BATAKPOS

Adanya pernyataan dari Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara, Irham Buana Nasution seperti yang dilangsir beberapa media yang menyatakan sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) pada tahun 2010 akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pernyataan tersebut kontan saja menjadi pembahasan hangat bagi masyarakat Tapanuli Tengah, pasalnya, Kepala Daerah di Kabupaten Tapteng dilantik bulan Juni tahun 2006 dan akan berakhir tahun 2011 sesuai dengan masa periodesasi 5 tahun.

Anggota KPUD Tapteng, Maruli Firman Lubis, SH yang dikonfirmasi BATAKPOS, Kamis (30/7) melalui ponselnya mengaku, belum mendapat surat dari KPUD Provinsi Sumatera Utara dan KPU Pusat tentang pernyataan Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara itu. Menurutnya, bahwa jabatan Kepala Daerah di Kabupten Tapteng berakhir setelah habis masa periodenya, yakni selama 5 tahun.

“Kami belum menerima surat tentang hal itu. Lebih baik langsung ditanyakan saja kepada KPUD Provisni Sumatera Utara,”jawabnya singkat.

Sementara itu sejumlah anggota DPRD Tapteng seperti, Hazmi Simatupang, Hasva Pasaribu, Sintong Gultom, Darwin Sitompul yang ditemuin awak koran ini di Gedung DPRD Tapteng, Kamis (30/7) turut membahas hal tersebut. Menurut mereka Tapteng tidak mungkin melaksanakan Pilkada tahun 2010, karena Kepala Daerahnya dilantik tahun 2006, maka akan berakhir tahun 2011.

“Kami juga selaku anggota DPRD Tapteng turut membahas hal itu, karena tidak mungkin proses pelaksanaan Pilkada di Tapteng dilangsungkan 2010, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir 2011 sesuai dengan masa pelantikannya. Hal ini perlu dipertanyakan ke KPUD Provinsi Sumatera Utara, atau KPU Pusat,”kata mereka.

Menanggapi hal itu, Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara, Irham Buana Nasution yang langsung dikonfirmasi BATAKPOS, Kamis (30/7) melalui ponselnya menegaskan, bahwa tahapan Pilkada di Tapteng tetap dilangsungkan 2010, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah tersebut.

“Sesuai dengan Permendagri nomor 44 Tahun 2007 dijelaskan, maksimal delapan bulan sebelumnya, KPUD kabupaten/kota harus sudah menjalankan tahapan Pilkada. Jadi kita harus bisa membedakan istilah tahapan dan pelaksanaan. Jadi jangan salah tafsir dengan pernyataan yang saya sampaikan. Bahwa tahapan pilkada di 24 kab/kota akan dilaksanakan secara serentak, namun pelaksanan Pilkada atau pemungutan suara atau proses pemilihan dilaksanakan dua bulan sebelum jabatan Kepala Daerah itu berakhir,”tegasnya.

Menanggapi hal itu Hasmi Simatupang didampingi Sintong Gultom selaku anggota DPRD Tapteng menyimpulkan, sesuai dengan penjelasan dari Ketua KPUD Provinsi Sumatera Utara, maka pelaksanaan Pilkada di Tapteng akan dilaksanakan sekitar bulan April 2011, karena Bupati dan Wakilnya dilantik teptanya tanggal 12Juni 2006 lalu. Namun tahapan Pilkada sudah dilaksanakan 2010 sesuai dengan Permendagri nomor 44 Tahun 2007, maksimal delapan bulan sebelumnya, KPUD kabupaten/kota harus sudah menjalankan tahapan Pilkada.

“Hasil konfirmasi dengan Ketua KPUD Provinsi Sumut, itu sudah tepat. Mungkin saja media salah menafsirkan sehingga membuat berita pelaksanaan pilkada secara serentak dilaksanakan di 24kab/kota, sehingga menjadi pembahasan hangat bagi masyarakat. Dengan adanya penjelasan ini masayarakat akan dapat memahami bahwa pelaksanaan Pilkada di Tapteng akan dilaksanakan tahun 2011, namun tahapan Pilkada tahun 2010,”jelasnya.

Ditambahkannya, dalam Permendagri nomor 44/2007 itu juga dijelaskan, sebelum dilaksanakan pelaksanaan Pilkada, diawali dengan surat pemberitahuan dari DPRD kab/kota paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan Kepada Kepala Daerah berakhir. “Dengan adanya langsung jawaban konfirmasi ini dari Ketua KPUD Sumut, masyarakat Tapteng diharapkan dapat memahaminya, dan itu lah yang sebenarnya,”kata Hasmi dan Sintong Gultom. (Jas)