Pemerintahan

Musrembang Tapteng Tahun 2009

Kawasan Hinterland Sepakati Pembangunan Dikawasan Pantai Barat

Pandan, Batak Pos

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrembang) yang dilaksanakan selama dua hari mulai (18-19/3) bertempat di Hotel Bumi Asih Pandan kabupaten Tapteng, Rabu (18/3).

Musrembang ini dihadiri Bupati Tapteng Drs Tuani Lumban Tobing Msi, Wakil Bupati Tapteng Ir H MA Effendy Pohan, ketua DPRD Tapteng H Maratua Siregar, Unsur Muspida plus, anggota DPRD Tapteng, 7 kepala Bapeda Kabupaten/ kota se-kawasan Pantai Barat dan Pimpinan SKPD Pemkab Tapteng.

Tuani Lumbantobing dalam arahannya saat membuka Musrembang menjelaskan, 7 (tujuh) Kabupeten/ Kota se-Kawasan Pantai Barat telah menandatangani MoU kerjasama pada 26 Maret 2002 lalu. Dan diharapkan MoU yang telah ditandatangani tersebut, lebih diintensifkan dalam rangka mengejar ketertinggalan pembangunan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara.

”Perkembangan yang cukup nyata telah dihasilkan dengan adanya konsep Tapanuli Growth yang telah diekspos di Bappenas. Saat ini konsep Tapanuli Growth telah menjadi isu nasional bahkan internasional, sehingga perlu koordinasi dan sinergitas dengan seluruh sektor pembangunan dan daerah hinterlandnya 15 Kabupaten/ Kota di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, plus Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeule Provinsi NAD pada pengembangan Kawasan Labuhan Angin dengan luas seluruhnya 6.301 Ha dan luas area industri 2.075 Ha yang akan dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang akan menanamkan modalnya di kawasan ini,” paparnya.

Kedepan akan dibangun industri perkapalan dan kantor layanan satu atap (SIMTAP). Untuk mengatasi masalah transportasi darat yang selama ini melewati Batu Lobang direncanakan akan dibangun jalur jalan dari Rampah langsung ke Labuhan Angin Sibolga tanpa melewati Batu Lobang juga jalur jalan ke Kabupaten Aceh Singkil Prov NAD.

”Untuk saat ini Bandara FL. Tobing Pinangsori sudah dapat didarati Boeing 737, namun sejauh ini belum ada dukungan dari kementerian perhubungan untuk mengembangkan. Banyak komoditi pertanian dan perikanan seperti Ikan, Karet, Kelapa dan Kakao dari Tapteng, Nias dan kawasan sekitarnya menjadi tidak kompetitif, karena masalah transportasi yang terlalu lama dan tidak efisien, serta memerlukan waktu 8 Jam dari Nias ke Tapteng, 18 Jam dari Tapteng ke Belawan dan 21 Jam ke Dumai,” jelasnya.

Peningkatan ekspor Sumut ke Eropa Barat, Afrika Selatan, Timur Tengah, India dan ekspor-impor ke Australia merupakan potensi yang besar di Kawasan Barat Sumut dengan pembangunan Pelabuhan Kargo Oswald Siahaan di Labuhan Angin.

”Dengan teknologi satelit dan sitem informasi secara online saat ini sudah dapat mendeteksi dan memandu setiap pergerakan kapal penangkap ikan dan pergerakan kapal yang berangkat dari pelabuhan laut dan informasi komoditi yang diangkut. Dan Pemkab Tapteng mengharapkan Pemprovsu dapat memberikan dukungan yang lebih besar untuk mewujudkan konsep pembangunan Tapanuli Growth,” harapnya.

Sementara itu, H Maratua Siregar Ketua DPRD Tapteng mengharapkan perhatian dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara terutama untuk perbaikan prasana jalan yang masih dalam kondisi memprihatikan. Dan diharapkan pendanaan alokasi pembangunan jalan dapat menyentuh pembangunan khususnya jalan di pemkab Tapteng misalnya peningkatan jalan yang menuju kota Pandan.

“Adanya PP 38/2007, telah ada peraturan tentang pembangunan jalan yang menjadi porsi Nasional dan Provinsi. Pembangunan jalan di kabupaten juga menjadi kewenangan jalan provinsi. Untuk ini sudah ada rencana pengembangan jalan Kabupaten. Dan Perlu disediakan juga Deposit/ Bank Aspal yang dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan tanpa menunggu lama yang mengakibatkan terlambatnya penanganan kerusakan jalan dan Mantri Jalan untuk menangani adanya kerusakan jalan,” tukasnya.

Dalam arahan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Riadil Akhir Lubis MSi meminta, agar SKPD Kabupaten dapat menyampaikan usulan rencana pembangunan sesuai dengan sektor masing-masing untuk dibawa pada Forum SKPD Provinsi, termasuk untuk program pembangunan lintas wilayah Kabupaten dan Lintas Provinsi, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, prasarana jalan dan batas wilayah.

Sudah ada payung hukum PP 50 tahun 2007 tentang kerjasama daerah yang mengakomodir program kerjasama pembangunan antar daerah tersebut dengan terlebih dahulu melakukan MoU.

Usulan Program yang dibawa ke Musrenbang Provinsi adalah program yang menyangkut Lintas Kabupaten/Kota dan program yang berhubungan dengan Dana DAK. Untuk provinsi mendapatkan Dana DAK per tahun sebesar 43 M. (Jason Gultom)

Keterangan Foto: Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumbantobing Msi saat memberikan cindramata kepada Bappeda Sumatera Utara dan dan kawasan Hinterland, pada pembukaan Musrembang Kab Tapteng tahun 2009. (Batak Pos/Jason Gultom)