PERISTIWA

Olo Panggabean Dipastikan Meninggal Dunia

INILAH.COM, Medan
Tokoh pemuda Sumatera Utara Olo Panggabean dipastikan telah meninggal dunia, di Medan, Kamis (30/4). Hal itu, setelah salah seorang anggota keluarganya membenarkan hal tersebut.
R Panggabean, salah seorang kerabat dekatnya menyatakan, Olo memang benar tiba hari ini dari Singapura dalam keadaan kritis. "Siang ini Olo tiba dari Singapura dalam keadaan kritis. Namun, setibanya di Rumah Sakit Gleni Medan, tak lama kemudian, sekitar pukul 14.15 WIB, ia meninggal dunia," jelasnya, seperti dikutip Waspada Online.
Olo dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura setelah menderita komplikasi atas penyakit gula yang telah lama dideritanya. Atas permintaan keluarganya, semasa ia sedang menghadapi masa kritis, Olo dipulangkan ke kampung halamannya. Hingga kini, jenazahnya masih berada di RS Gleni Medan.
Olo lahir di Tarutung pada 24 Mei 1941. Selain dikenal sebagai tokoh pemuda berpengaruh, pemilik sejumlah usaha, ia juga dekat dengan kalangan pejabat sipil dan militer di Sumut. (Sumber Inilah.com)
Keterangan Foto:
Tokoh Pemuda Sumut, Olo Panggabean semasa hidup, sewaktu diulosi di Kabupaten Humbahas. (Foto:Jason Gultom)

KRIMINAL

Seputar Oknum Direktur AKPER Nauli Husada Sibolga, Pukuli Mahasiswanya, DPRD Sibolga Segera Panggil Direktur AKPER

Sibolga, Batak Pos

Kasus yang menimpa Uli Daud Saragih (23), Mahasiswa Akper Nauli Husada Sibolga mendapat respon positif dari DPRD Kota Sibolga. Dalam waktu dekat, lembaga perwakilan rakyat di daerah setempat segera memanggil Direktur Akper Nauli Husada Sibolga, Ronald Sagala, untuk mengklarifikasi persoalan yang terjadi terkait aksi kekerasan yang dilakukannya.

Selain itu, lembaga rakyat itu juga akan mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Pengurus Yayasan Akbid dan Akper Nauli Husada, Dewan Pendidikan Kota Sibolga serta pihak – pihak terkait lainnya.

“Dalam waktu dekat pelaku – pelaku pendidikan di Kota ini akan kita panggil ke DPRD untuk mengklarifikasi persoalan yang mencoreng dunia pendidikan Kota ini,”kata Ketua DPRD Kota Sibolga Syahlul Umur Situmeang saat ditemui wartawan di gedung dewan setempat di Jalan Sutomo, Selasa (28/4).

Ia mengaku kecewa atas peristiwa pemukulan yang dilakukan seorang direktur kepada mahasiswanya. Menurutnya, perbuatan oknum Direktur tersebut sudah sangat memalukan bahkan telah mencoreng dunia pendidikan Kota Sibolga yang selama ini dibangun dengan bagus dan baik. “Agar tindakan seperti ini jangan terulang kembali, kita akan mengundang pihak – pihak terkait membahas permasalahan tersebut,”ketusnya.

Syahlul mengatakan, seorang pimpinan seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada dosen dan siswa, bukan malah melakukan tindakan – tindakan brutal yang dapat mencoreng dunia pendidikan atau sebuah lembaga yang dipimpinnya. “Kalau pun ada sebuah permasalahan, itu kan bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana dan bukan malah melakukan aksi kekerasan seperti itu. Apalagi dalam sebuah institusi pasti ada aturan – aturan main tentang bagaimana mengambil sebuah tindakan. Kenapa ini tidak dipedomani dan dilaksanakan, apalagi perbuatan seperti itu sudah tidak tepat lagi saat ini bahkan zaman dulu,”sebut Syahlul dengan tegas.

Agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali, Ia berharap kepada semua pimpinan dan pelaku pendidikan langsung seperti guru atau dosen, agar mempedomani hal ini, guna dapat memberikan yang terbaik kepada siswa/mahasiswanya dan jangan melakukan hal atau tindakan – tindakan yang melanggar hukum guna pembangunan dan kemajuan pendidikan di Kota Sibolga khususnya.

Kecaman keras ternyata tidak hanya datang dari Ketua DPRD Kota Sibolga Syahlul Umur Situmeang, Mantan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Djanius Djamin juga tak kalah kerasnya melontarkan pernyataan dan sikap terkait peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan apalagi itu dilakukan oleh seorang oknum Direktur.

Menurutnya, perbuatan oknum Direktur tersebut harus diproses dengan benar, agar kedepannya, kasus yang sama tidak terulang lain kali, sebab hal tersebut sangat menyalahi dan tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan karena akan membuat gambaran pendidikan menjadi rusak. “Kalau saya atasan di lembaga pendidikan tersebut, saya akan ambil tindakan tegas kepada oknum itu, apakah berupa sanksi skors atau dikembalikan kepada Dinas bersangkutan kalau dia berasal dari sebuah lembaga pemerintah,”kata guru besar bergelar Profesor ini saat berada di kota Sibolga, Selasa (28/4)

Seperti yang sudah diberitakan koan ini sebelumnya, Oknum Direktur Akademi Keperawatan (Akper) Nauli Husada Sibolga berinisial Ronald Sagala menganiaya seorang mahasiswanya Uli Daud Saragih, penduduk Jalan Kesturi, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga hingga tidak sadarkan diri (pingsan). Ironisnya, akibat penganiayaan itu juga dada korban biram hingga ke ulu hatinya.

Peristiwa ini terjadi Sabtu malam (25/4) lalu, ketika korban berada di dalam kamar tidur asrama pergururan tinggi itu di Jalan Sudirman, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Saat itu oknum Direktur tersebut mendadak masuk ke kamar tidur korban dan langsung mendaratkan pukulan ke bagian tubuh korban.

Sementara itu, sampai berita ini dikirim, Direktur Akper Nauli Husada Sibolga Ronald Sagala ini tak kunjung dapat memberikan klarifikasi atas perbuatannya yang telah menganiaya seorang Mahasiswanya. (Jason Gultom)

Keterangan Foto :

Foto Kampus AKPER Nauli Husada tempat oknum Direktur Memukuli Mahasiswanya. (Batak Pos/Jason Gultom)

Lingkungan Hidup

Masyarakat 3 Kabupaten Desak Menhut Segera Fungsikan Kawasan Hutan Batang Toru Sebagai Hutan Lindung

Tapteng Batak Pos,
Adanya respon dari Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban untuk menyetujui perubahan fungsi Kawasan Hutan Batang Toru menjadi hutan lindung mendapat sambutan positif dari kalangan masyarakat di tiga Kabupaten yang merupakan kawasan hutan Batang Toru, yakni Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanulu Utara. Bahkan masyarakat mendesak Menhut agar segera mengesahkan kawasan hutan Batang Toru mejadi hutan lindung.
Menurut P Panggaeban tokoh masyarakat Desa Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa apa yang disampaikan oleh Lonsorsium Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) merupakan ungkapan dari hati masyarakat yang ada di kawasan hutan Batang Toru ini. Karena kami sendiri yang mengetahui persis akan persoalan dan kondisi hutan Batang Toru ini. ”Untuk itu kami selaku masyarakat Taput sangat mengharapkan Menteri Kehutanan segera mewujudkan kawasan hutan Batang Toru sebagai kawasan Hutan lindung, karena dampak positifnya sangat banyak jika kawasan tersebut dijadikan kawasan hutan lindung,”katanya.
Ia menghawatrikan, jika tidak segera merubah status hutan Batang Toru sebagai kawasan hutan lindung, maka ekosistem satwa liar dan satwa langka yang ada di kawasan hutan Batang Toru akan teramcam punah. Bukan itu saja, saat ini berbagai jenis pohon berada dalam kawasan hutan tersebut, jika pohon ini ditebang oleh oknum-oknum yan tidak bertanggung jawab maka akan mengancam kehidupan satwa yang ada di dalamnya, yang juga akan mengancam kehidupan masyarakat yang ada di sekitar hutan Batang Toru, tandasnya.
Hal yang senada juga turut disampaikan masyarakat Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Menurut Makmur Pakpahan keberadaan kawasan hutan Batang Toru sangat membantu keberadaan PLTA Sipansihaporas, karena debit air sebagai mesin penggerak PLTA tersebut dari hulu sungai yang berada di kawasan hutan Batang Toru.
“Kami sangat sependapat agar kawasan Hutan Batang Toru segera dialihkan fungsinya sebagai hutan lindung, karena tidak menutup kemungkinan para pelaku illegal logging sudah mengincar kawasan tersebut, mengingat masih banyaknya jenis pohon di dalam hutan Batang Toru. Selain itu juga, dengan tertatanya kawawan hutan Batang Toru sebagai hutan lindung, akan menjadikan kawasan tersebut sebagai paru-paru dunia,”katanya.
Selain dari kalangan masyarakat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Yunus C Hutauruk telah menyampaikan usulan perubahan fungsi hutan di wilayahnya dalam usulan revisi SK Menhut No 44 tahun 2005, tentang penetapan luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya.
Dalam usulannya, pihaknya telah mengusulkan total hutan yang dirubah menjadi hutan lindung seluas 70.663,65 hektare. Terdiri atas 51.576,78 hektare hutan produksi yang dirubah menjadi hutan lindung. Areal Peruntukan Lain (APL) menjadi hutan lindung seluas 785,71 ha dan Hutan Produksi Terbatas menjadi hutan lindung seluas 18.301,16 ha.
"Usulan ini kita ajukan setelah adanya survey yang dilakukan dalam rangka melindungi keberadaan sumber daya alam," kata Yunus C Hutauruk kepada koran ini, Jumat (24/4) melalui ponselnya.
Sama halnya dengan Kadis Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah, APM Simanjuntak yang mengakui pihaknya telah mengajukan perubahan fungsi Hutan Produksi (HP) menjadi hutan lindung seluas 5.415,63 ha dan APL menjadi hutan lindung seluas 138,21 ha. Sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam usulan revisi SK Menhut No 44 tahun 2005 mengusulkan perubahan fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung seluas 14.977,29 ha.
"Kami berharap usulan perubahan fungsi hutan ini dapat disetujui oleh Departemen Kehutanan. Sebab saat ini usulan tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara," kata APM Simanjuntak. (Jason Gultom)

Keterangan Foto:

Kawasan Hutan Batang Toru yang panorama alamnya cukup indah. Di kawasan hutan ini ribuan satwa liar yang sudah langkah tersimpan di kawasan ini

PEMILU

Soal Desakan Pemilu Ulang
Umat Katolik di Tapteng Prihatini Statemen Uskup Sibolga
Sibolga Batak Pos,
Statemen Uskup Sibolga yang menginginkan dilakukannya Pemilu ulang di Tapteng sesuai surat No.064/KS/PA/2009, kembali mendapatkan kecaman dan keprihatinan dari kalangan umat Katolik di Tapteng.
Seral Manalu (56), warga desa Suga-suga Kecamatan Pasaribu Tobing kepada wartawan, Jumat (24/4) mengatakan, sebagai seorang umat Katolik yang telah memberikan suara pada Pemilu 9 April lalu, merasa terkejut dan sekaligus prihatin dengan keputusan Keuskupan Sibolga yang mengusulkan dilakukannya Pemilu ulang di Tapteng.
“ Sebagai mantan Sintua di Katolik Suga-sua, saya sama sekali merasa bingung dan heran dengan keputusan Keuskupan Sibolga, sebab selama ini tidak pernah ada Keuskupan mencampuri urusan politik.Dan kita tahu bahwa yang mengurusi masalah Pemilu adalah KPU dan Bawaslu,bukan urusan lembaga keagamaan,”sebutnya.
Dikatakan, berdasarkan pengamatan dan gambaran situasi dimasyarakat, pelaksanaan Pemilu 9 April lalu di Kab.Tapteng , dan khususnya di Kecamatan Pasaribu Tobing sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat termasuk dari kalangan umat Katolik.
“Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Uskup Keuskupan Sibolga Mrg.Ludovikus Simanullang Ofm, maka usulan dilakukannya Pemilu ulang adalah keputusan yang tidak mewakili aspirasi seluruh umat Katolik di Tapteng. Jadi dalam hal ini saya sebagai umat sudah barang tentu menolak dan tidak sependapat dengan pernyataan Keuskupan Sibolga,”tegasnya.
Dikesempatan itu, selaku warga Katolik , Seral Manalu menghimbau umat tidak terpengaruh dengan statemen yang menginginkan dilakukannya Pemilu ulang di Tapteng.
“ Mari kita percayakan semua proses pelaksanaan Pemilu kepada instansi yang berwenang serta tidak terjebak dengan opini yang justru menimbulkan keresahan dimasyarakat,”pintanya.
Ditempat terpisah, warga Katolik Desa Sosor Gotting, Kecamatan Andam Dewi, Paulus Panjaitan (53) juga berpendapat serupa dengan warga Katolik lainnya yang ikut prihatin dengan pernyataan Keuskupan Sibolga.
“Kami selaku umat Katolik yang selama ini hidup rukun dan damai serta senantiasa menjalin hubungan persaudaraan dengan umat lainnya di Tapteng, merasa ikut resah dengan pernyataan Uskup Sibolga yang sama sekali jauh dari kesan kesejukan yang biasa ditampilkan oleh lembaga keagamaan,”sebutnya.
Untuk itu, harap dia, kedepannya kiranya lembaga keagamaan dapat menahan diri serta tidak melibatkan diri dengan urusan politik, yang pada giliranya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
“ Kita berharap, semua pihak tidak emosional dalam menanggapi hasil pelaksanaan Pemilu di Tapteng yang sejauh ini telah berjalan dengan kondusif serta berhasil memilih para wakil rakyat yang terbaik dimasing-masing partai peserta Pemilu,”tandasnya. (Jason Gultom)

KRIMINAL

Pukuli Mahasiswanya Hingga Muntah-muntah, Oknum Direktur Akper Nauli Husada Diadukan ke Polisi

Sibolga, Batak Pos
Oknum Direktur Akademi keperawatan (Akper) Nauli Husada Sibolga berinisial RS resmi dilaporkan mahasiswanya Uli Daud Saragih (23) ke Polsek Sibolga Selatan, Minggu (26/4). Korban mengaku telah di pukuli oknum Direktur sekaligus dosen tersebut, berkali-kali pada bagian dadanya dan ulu hati korban, sehingga tidak berdaya dan muntah-muntah.
Uli Daud Saragih melapor ke Polsek Sibolga Selatan didampingi ibu, kakak dan abangnya serta dua orang teman satu kuliahannya di Akper Nauli Husada Sibolga, sekaligus sebagai saksi yang melihat langsung aksi pemukulan yang dilakukan oknum direktur tersebut.
Setelah resmi melapor ke Polsek Sibolga Selatan, selanjutnya korban Uli Daud Saragih selaku mahasiswa tingkat dua divisum di RSU FL Tobing Sibolga atas pemukulan yang dialaminya.
Usai melakukan visum, Dr Viona selaku dokter jaga yang dikonfirmasi wartawan saat menaiki mobilnya mengaku, ada bekas memar terdapat di sekitar dada korban dan untuk kesimpulan hasil visum pihak RSU FL Tobing Sibolga akan menyampaikan ke Polsek Sibolga Selatan.
Korban Uli Daud Saragih yang merupakan warga Jalan Kesturi Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga saat menuturkan kronologis kejadian, Senin (27/4) tidak tahu menahu apa penyebab dirinya dipukuli berkali-kali oleh oknum Direktur Akper Nauli Husada tersebut.
“Sabtu (25/4) malam sekitar pukul 23.00WIB, saya bersama kawan-kawan main gitar di lantai empat asrama Akper Nauli Husada Sibolga untuk buang suntuk, karena gak bisa keluar asrama pada malam Minggu. Tiba-tiba RS selaku Direktur dan juga dosen Akper mendatangi kami dan menggeledah kawan saya yang kebetulan memiliki hand phone,” turutnya.
Setelah hand phone teman saya ditemukannya lanjutnya, tiba-tiba saya dipanggil dan langsung dipukuli berkali-kali dihadapan teman-teman saya, hingga saya sempat tidak sadarkan diri sejenak. Setelah dipukuli berkali-kali korbanpun mengenakan pakaiannya.
“Setelah saya dipukuli berkali-kali hingga muntah-muntah tanpa tahu penyebabnya, lalu saya minta tolong kepada teman saya untuk mengantarkan pulang ke rumah orangtua saya di Jalan kesturi Sibolga. Dan kami pun berhasil melarikan diri dari belakang asrama Akper Nauli Husada, dan pagi harinya, Minggu (26/4) saya bersama ibu kakak dan abang serta kawan-kawan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sibolga Selatan,” tukas bungsu dari lima bersaudara ini.
Pengakuan Uli Daud Saragih turut dikuatkan oleh dua teman satu kelasnya, Rio Subahari Tambunan (21) dan Roi Simanjuntak (20) yang melihat langsung aksi pemukulan oleh RS oknum Direktur dan Dosen Akper Nauli Husada Sibolga terhadap korban.
“Kami tidak tahu apa alasan pak RS selaku direktur memukuli Uli Daud Saragih hingga muntah-muntah. Setelah pemukulan itu, kami menolong korban untuk pulang ke rumahnya tanpa permisih dari pihak asrama,” ujar mereka berdua.
R Panjaitan (53) selaku ibu korban menyatakan, tidak terima dengan perlakuan oknum Direktur Akper yang telah memukuli anaknya tanpa alasan.
“Saya menyekolahkan anak bungsu saya ini, untuk mendapatkan pendidikan dan untuk mendapatkan ilmu sesuai jurusannya, bukan untuk dipukuli. Saya sudah 34 tahun lebih menjadi guru SD tidak pernah memukuli murid, oleh karena itu saya tidak terima dengan perlakuan ini,” katanya.
Ibu korban pun meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku pemukulan terhadap anaknya dan meminta pihak yayasan untuk memecat Direktur sekaligus dosen tersebut, dari Akper Nauli Husada Sibolga.
“Saya tidak senang dengan perlakuan oknum Direktur Akper Nauli Husada Sibolga ini, dan perbuatannya memukul anak saya sudah tidak wajar lagi. Untuk itu saya meminta aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku yakni Direktur Akper Nauli Husada Sibolga karena perlakuannya sudah tidak pantas lagi, saya minta kepada pihak yayasan untuk memecatnya sebagai Direktur dan dosen di Akper Nauli Husada Sibolga,” tandasnya.
Sementara itu, Lina Wati Saragih (28) selaku kakak kandung korban mengatakan, pemukulan yang dilakukan oknum RS Direktur Akper Nauli Husada merupakan perbuatan kelima yang telah menyakiti keluarga mereka.
“Ini adalah perbuatan kelima yang dilakukan oknum Direktur yang telah menyakiti keluarga kami, dimana adik saya Uli Daud Saragih pernah dituduhnya mencuri uang salahseorang temannya sebanyak Rp1,6 juta padahal sebelum kejadian adik saya sudah permisih dengan ibu asrama untuk tidur di rumah,” katanya.
Sementara itu, oknum Direktur Akper Nauli Husada ketika dikonfirmasi Batak Pos, Senin, (26/4) tidak berada di kampus Akper, ketika dijumpai ke rumahnya, juga tidak ada. Menurut pihak keterangan Satpam dan oknum dosen yang namanya tidak mau dikorankan, bahwa oknum Direktur tersebut belum masuk ke kampus, sementara menurut keluarga oknum Aksper ketia dijumpai di rumahnya, mengatakan, bahwa RS sedang pergi ke luar rumah untuk menenangkan diri. “Kami juga tidak tahu kemana ia pergri, hp nya juga tidak dibawanya,”kata salahseorang anggota keluarganya.
Sementara itu di tempat terpisah, Kapolsek Sibolga Selatan Iptu D Habeahan saat dikonfirmasi Batak Pos di Mapolresta Sibolga, Senin (26/4) membenarkan adanya laporan pengaduan seorang Mahasiswa Akper Nauli Husada Sibolga atas nama Uli Daud Saragih ke Mapolsek Sibolga Selatan.
“Kita sudah melayangkan surat pemanggilan kepada saksi – saksi untuk dimintai keterangan mereka Besok Selasa,28/4 sekaitan kasus pemukulan tersebut. Kalau para saksi ini datang, Rabu (29/4) depan kita sudah bisa memanggil dan memeriksa oknum Direktur itu,”tukasnya. (Jason Gultom)
Keterangan Foto:
Uli Daud Saragi mahasiswa semester II Akper Nauli Husada Sibolga yang dipukuli oleh Oknum Direktur Akper Naulis Husada sampai muntah-muntah, saat menunjukkan bekas pukulan di bagian dadanya saat didampingi ibunya. (Batak Pos/Jason Gultom)

PEMILU

Hasil Rekapitulasi KPUD Tapteng, Partai Demokrat 13 Kursi di DPRD Tapteng
Tapteng, Batak Pos
Sesuai dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik ( Parpol ) peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Tapteng oleh KPUD, Jumat ( 24/4 ) kemaren, Partai Demokrat (PD) unggul di 20 Kecamatan yang terbagi dalam 4 Daerah Pemilihan ( Dapil ) di Tapanuli-Tengah.
Berikut perolehan suara 5 besar Partai Politik di 4 Dapil di Tapteng, Dapil I meliputi 3 Kecamatan yakni Pandan Tukka dan Kecamatan Sarudik, PD berada pada urutan pertama peroleh suara 11.197, urutan ke 2 Partai Golkar memperoleh suara 2.326, diurutan ke 3 PAN dengan perolehan suara 1.890, disusul Partai Pemuda Indonesia sebanyak 1.232, PKB memperoleh 1.219 suara.
Dapil II meliputi Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Pinangsori, Lumut dan Kecamatan Badiri, Partai Demokrat memperoleh 10.594 suara, PDI-P memperoleh 2.391, PAN memperoleh 2.065 suara, Golkar berada pada urutan IV dengan perolehan 1.993, disusul PNI Marhaenisme 1.819 suara. Untuk Dapil III yang meliputi Kecamatan Sitahuis, Tapian Nauli, Kolang, Sorkam, Sorkam Barat dan Kecamatan Pasaribu Tobing, Partai Demokrat tetap berada pada urutan teratas dengan perolehan suara 11.581, urutan ke 2 Partai Golkar memperoleh 3.715 suara, urutan ke 3 PDI-P memperoleh 2.412 suara, urutan ke 4 Partai PIB memperoleh 1.818, PNI Marhaenisme memperoleh 1.406 suara.
Untuk Dapil 4 meliputi Kecamatan Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, Barus, Barus Utara dan Kecamatan Sosor Gadong, Partai Demokrat memperoleh suara 15.529, Golkar 2.838 suara, Partai PIB memperoleh 2.337 suara, Gerindra berada pada ke empat dengan perolehan suara sebanyak 1.747, PDI-P hanya memperoleh 1.454 suara.
Dari perolehan suara Partai Demokrat yang cukup siknifikan di 20 Kecamatan yang ada di Tapteng , partai Demokrat berpeluang 13 kursi dari 30 anggota dewan di DPRD Tapteng. Ke 13 kursi tersebut terdiri dari Dapil IV PD memperoleh 4 kursi, Dapil III 3 kursi, Dapil II 3 kursi dan Dapil satu 3 kursi, Selebihnya ( 17 ) kursi diperkirakan akan diisi Caleg dari beberapa Partai Politik lainya. “Ini adalah prestasi buat Partai Demokrat, karena anggota DPRD Tapteng periode 2004-2009 satu pun tidak ada anggota dewan yang dihantar PD, namun kali ini PD berhasil menghantar 13 perwakilannya di DPRD Tapteng,”ujar sejumlah pengurus DPC PD Kabupaten Tapanuli Tengah kepada koran ini, Senin (27/4).
Sementara untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) DR.H.Ramhat Shah berada pada posisi teratas dengan memperoleh suara sebayak 37.761, disusul Drs Rudolf Pardede dengan perolehan suara sebanyak 12.380, Pralindungan Purba,SH,MM berada pada posisi ketiga dengan perolehansuara sebanayak 8.584 suara.
Untuk perolehan suara DPR-RI, Partai Demokrat berada pada urutan pertama mengantongi suara 58.480, disusul Partai Golkar dengan perolehan suara 11.392, peringkat ke 3 perolehan suara terbanyak adalah PDI-P sebanyak 10.138, disusul PAN sebanyak 5.618 suara, Gerindra memperoleh suara 4.516.
Perolehan suara Parpol untuk tingkat DPRD Provinsi Sumut, Partai Demokrat tetap unggul dengan perolehan suara sebanyak 52.785, urutan ke 2 PAN dengan perolehan suara sebanyak 17.069, disusul Partai Golkar sebanyak 10.003, PDI-P memperoleh suara sebanyak 6.559. ( Jason Gultom)

Ujian Nasional

Sebanyak 5.308 Siswa SMP/MTS di Tapteng Ikuti Ujian Nasional

Tapteng, Batak Pos
Setelah sukses dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA sederajat, kini giliran siswa SMP/MTS untuk mengikuti pelaksanaan UN. Menurut data yang diperoleh Batak Pos dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 5.308 siswa SMP/MTS akan mengikuti UN yang diselengarakan Senin depan (27/4).
Menurut keterangan Kadis Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Marhite Rumapea melalui Kabid SMP-SMA/PT, Klosse Harahap didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Pardomuan Siahaan, kepada wartawan, Jumat (24/4) mengatakan, jumlah siswa kelas III SMP Negeri dan Swasta yang mengikuti UN sebanyak 4.630, siswa MTS Negeri dan Swasta sebanyak 678. Dengan demikian total keseluruhan siswa SMP/MTS yang akan menikuti UN sebanyak 5.308 siswa.
“Hari ini pendistribusian soal UN dari panitia UN Provinsi Sumataera Utara telah tiba di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dikawal oleh pihak Polda dan disaksikan dari pihak Polres Tapteng. Saat ini soal tersebut sudah didistibusikan ke 17 sub rayon Dinas Pendidikan yang ada di Kabupaten Tapteng, sehingga Senin depan (27/4) pelaksanaan ujian sudah dapat dilangsungkan sesuai prosedur sampai dengan hari Kamis (30/4). Dan soal tersebut kini dijaga di Polsek masing-masing.”jelasnya.
Ada pun mata pelajaran yang diujikan selama 4 hari nanti adalah, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggir, Matematika, dan IPA. Sedangkan standart nilai kelulusan sama dengan standart kelulusan SMA yakni 5.50 untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Sedangkan tim pemantau UN sesuai dengan ketentuan Petunjuk Operasional Standart (POS) yang disaksikan oleh Tim Pemantau Independen (TPI)
“Untuk mempersiapkan siswa meraih nilai standart kelulusan itu, kami dari Dinas Pendidikan Tapteng telah memberikan kemasing-masing sekolah SKL (Standart kopetensi lulusan) yang merupakan gambaran pokok materi soal UN, yang selanjutnya diperdalam oleh masing-masing guru di setiap sekolah. Dengan demikian para siswa ini tidak kewalahan lagi nantinya untuk menjawab soal-soal UN tersebut, karena, pada SKL itu telah dijelaskan tentang contoh-contoh materi UN. Hal inilah yang terus kita tekankan kepada masing-masing guru dengan tambahan belajar sore, atau diskusi kelompok,”jelasnya.
Dengan adanya SKL ini, lanjut Klose, pihaknya yakin tingkat kelulusan kelas III SMP/MTS di Kabupaten Tapanuli Tengah mampu dipertahankan seperti tahun 2008 lalu, yakni sekitar 98persen lebih, dan tidak tertutup kemungkinan mengalami peningkatan dari tahun kemarin, harapnya.
Ia juga menghimbau semua orangtua murid dan masyarakat agar turut serta memotivasi masing-masing anaknya untuk meningkatkan semangat belajar di luar jam sekolah. Dan tenaga anak jangan terlampau dibebani oleh orangtua agar dapat konsentrasi mempersiapkan diri.
“Kepada para siswa/i kelas III SMP/MTS agar menjaga kesehatan, keselamatan, agar dapat mengikuti UN dengan baik. Sama halnya dengan pihak sekolah agar proaktif untuk mensosialisasikan persyaratan nilai kelulusan tersebut melaui SKL,”tandasnya. (Jason Gultom)
Keterangan Foto
Klosse Harapan Kabid SMP-SM-PT didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan Tapteng, Pardumuan Siahaan saat memberikan keterangan tentang kesiapan Dinas Pendidikan untuk mengkiti UN Senin depan. (Batak Pos/Jason Gultom)

PEMILU LEGISLATIF

Rekapitulasi Perhitungan Suara KPUD Tapteng Ditunda 11 Jam
Tapteng, Batak Pos
Setelah berlangsung selama dua hari, akhirnya KPUD Tapteng menunda pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif selama 11 jam. Hal itu dilakukan agar ada kesamaan persepsi antara pihak KPU dengan para saksi partai politik. Demikian disampaikan Firman Lubis SH selaku Devisi Humas dan Hukum KPUD Tapteng, kepada sejumlah wartawan di kantor KPUD Tapteng, Kamis (23/4).
Dijelaskannya, setelah dilangsungkannya rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Tapteng sejak dua hari lalu, banyak para saksi partai yang belum sepaham atau satu persebsi dengan KPU sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Atas dasar itulah kami dari KPUD Tapteng menggelar rapat untuk menyatukan persepsi sehingga nantinya tidak terjadi lagi kesalahpahaman.
“Dari hasil evaluasi selama dua hari ini, kami menilai perlu adanya persamaan persebsi antara pihak KPUD Tapteng dengan para saksi dari masing-masing parpol. Seperti, adanya perbedaan jumlah suara, seharusnya para saksi yang merasa keberatan dengan adanya selisih suara tersebut sesuai dengan aturan main bisa menyampaikan langsung kepada Panwaslu, dengan mengambil surat formulir. Jadi bukan pada saat pleno lagi hal itu dipersolakan, sehingga proses penghitungan suara menjadi lambat. Selai itu, ada juga para saksi yang keberatan dengan jumlah suara sewaktu di TPS, padahal sesuai aturan, protes itu dapat dilaksakan sewaktu suara masih di TPS atau KPPS, bukan saat pleno lagi, karena tugas KPU tinggal membacakan hasil suara yang masuk dari masin-masing kecamatan. Atas dasar itulah kami menunda rekapitulasi ini, dan hal itu dibenarkan juga dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008,”tegas Firman Lubis.
Menurut Firman, seyogianya hari ini, Kamis (23/4) pukul 09.00WIB proses rekapitulasi sudah berlangsung seperti dua hari yang lalu, namun karena adanya rapat evaluasi diri internal KPUD untuk membahas kesamaan persebsi, maka diambil kebijakan untuk menunda proses rekapitulasi sampai pukul 20.00WIB malam ini. “Nanti malam pukul 20.00WIB kita akan mulai lagi proses rekapitulasi dengan harapan dapat berjalan lancar, karena hari Sabtu (25/4) KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan penghitungan hasil rekapitulasi suara, ”jelasnya.
Disinggung mengenai tenggat waktu yang tinggal 1 hari lagi sebelum hasil rekapitulasi sampai ke KPU Provinsi Sumut, Firman mengaku KPUD Tapteng harus bekerja keras menyelesaikan proses rekapitulasi. “Dengan tenggat waktu yang tingal 1 hari lagi, kita akan terus lanjutkan proses rekapitulasi sampai subuh, kita harus mengejar Deadline dari KPUD Provinsi Sumut. Untuk itu kami mengharapkan peranserta dan kerjasama yang baik dari masyarakat khususnya para saksi dari masing-masing parpol, agar proses rekapitulasi ini dapat berlangsung sesuai yang kita harapkan,”jawab Firman.
Pada kesempatan itu juga Ketua KPUD Tapteng Kabul Lumbantobing beserta anggota KPUD lainnya meminta peranserta media masa didalam menyajikan berita proses pelaksanaan pemilu di Tapteng. “Kalau kita membaca berita-berita di media masa dan elektronika, seakan-akan proses pemilu di Tapteng ini sudah gawat dan benar-benar mencekam, padahal seperti yang kita lihat pelaksanaan pemilu di daerah kita ini berjalan dengan baik dan aman. Kalau pun ada aksi protes itu wajar-wajar saja, karena hampir diseluruh Indonesia ini terjadi hal yang demikian. Selain itu juga kalau ada dugaan pelanggaran selama proses pemilu sudah ada prosedurnya, kalau itu menyangkut proses pemilu ada pihak kepolisian dan panwaslu, kalau menyangkut administrasi ada KPU.
Untuk itu kami mengajak rekan-rekan pers agar menyajikan berita-berita yang objektif,”harapnya. (Jason Gultom)
Keterangan Foto:
PROTES
Para pengurus Parpol dan Saksi saat melakuka protes kepada anggota KPUD Tapteng saat membacakan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif. (Batak Pos/Jason Gultom)

Menuju Kursi Presiden RI

Masyarakat Sibolga-Tapteng Dukung Sepenuhnya SBY Berpasangan Dengan Akbar Tanjung

Tapteng, Batak Pos
Adanya kesiapan dari Akbar Tanjung untuk mendampingi SBY dalam Pilpres nanti mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat Sibolga-Tapteng. Hal itu disampaikan masyarakat Sibolga, dan juga warga Tapanuli Tengah, tempat kelahiran Akbar Tanjung.
Menurut Tigor Tambunan S.Sos (34) warga Sibolga kepada Batak Pos, Rabu (22/4) mengaku sangat bangga dengan adanya respon positif dari Akbar Tanjung untuk mendampingi SBY dalam Pilpres nanti. “Kita mendukung sepenuhnya jika SBY mengandeng pak Akbar Tanjung menjadi waklinya, karena sosok pak Akbar Tanjung tidak perlu diragukan lagi. Beliau adalah tokoh Nasional dan Religius, sehingga sangat sepadan berpasangan dengan SBY untuk membangun bangsa ini lima tahun kedepan,”sambut Tigor.
Ia menjelaskan, bahwa sosok SBY dan Akbar Tanjung sudah teruji Nasionalaisnya, jadi sangat cocok untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk memenuhi program Nasional yang belum terpenuhi sewaktu masa Pak SBY dan JK.
“Saya melihat pasangan SBY dan AT akan mampu memenuhi agenda Nasional yang belum terisi sepenuhnya sewaktu masa SBY dan JK di Republik ini, seperti menuntaskan kasus korupsi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, melanjutkan agenda revormasi, serta menjaga keutuhan NKRI. Dengan kehadiran AT mendampingi SBY nantinya, kami sebagai masyarakat Sibolga yakin akan dapat menjawab agenda Nasional yang belum terisi, karena pengalaman pak AT yang sudah teruji,”sebutnya.
Dijelaskan Tigor, sosok AT yang sudah mengakar di kalangan masyarakat di bumi pertiwi ini tidak perlu diragukan lagi menjadi orang nomor dua di Negeri ini, walapun Ia kelahiran dari Sumatera Utara, namun nama besarnya sudah bergemah di Republik ini sebagai tokoh Nasional. Dan yang paling membanggakan SBY dan AT sama-sama memiliki basis massa yang jelas. Untuk itu kami meminta kepada pak SBY agar jangan ragu lagi untuk mengandeng pak AT untuk menakodahi negeri ini 5 tahun kedepan,”harapnya.
Dukungan yang serupa juga datang dari masyarakat Tapteng, yaitu Abdul Karim (46). Menurut pria yang menekuni dunia bisnis ini sangat setuju jika SBY berpasangan dengan Akbart Tanjung (AT). “Saya melihat sosok pak Akbar yang kalem dan penuh wibawah itu sangat tepat untuk mendampingi SBY. Jadi tidak salah jika SBY memilih pak Akbar Tanjung menjadi wakilnya, karena mereka adalah pasanga yang serasi yang memiliki latar belakang yang berbeda namun memiliki jiwa Nasionalis dan Religius yang tinggi,”akunya.
Ia menambahkan, sosok seperti merekalah yang diharapkan masyarakat Indonesia saat ini. “Jika SBY mau berpasangan dengan pak AT saya yakin pasangan ini akan langsung melejit untuk memimpin negeri ini 5 tahun kedepan. Pak SBY tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengandeng pak AT,”tegasnya.
Dukungan yang senada juga datang dari kalangan organisasi, seperti SOKSI ( Tapanuli Tengah. Menurut Makmur Pakpahan (36) selaku wakil sekretaris, antara SBY dan AT adalah pasangan yang afdol. “Dari 5 kriteria sosok seorang wakil yang akan mendampingi SBY seperti yang disampaikan SBY, ada sama pak Akbar Tanjung. Jadi kalau dari kaca mata saya sendiri sudah dapat dipastikan bahwa SBY akan mengandeng pak Akbar Tanjung, dan itu adalah pilihan tepat,”katanya.
Selain dari kalangan kaum pria, kaum ibu pun sangat menyambut baik jika SBY berpasangan dengan Akbar Tanjung. Hal itu sampaikan para kaum ibu yang tinggal di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kampung halaman Akbar Tanjung. Menurut mereka, sosok Akbar Tanjung sudah pas dan mantap untuk memimpin negeri ini. (Jason Gultom)

PRESTASI

Nur Ghivri Yati Waruwu Putri Tapteng Jadi Duta Sumut di KDI 6 Jakarta
Tapteng, Batak Pos
Nur Ghivri Yati Waruwu yang lolos 5 besar Kontes Dangdut Indonesia (KDI 6) asal kabupaten Tapteng akan berangkat ke Jakarta mewakili Sumatera Utara (Sumut). Sebelum berangkat ke Jakarta Nur Ghivri Yati Waruwu bersama orang tuanya audensi ke Dinas Pariwisata Pemkab Tapteng, Senin (20/4), mohon doa restu dan dukungan sebelum berangkat ke Jakarta 27 April mendatang.
Pada pertemuan itu, Nur Ghivri Yati Waruwu selaku kontestan KDI 6 asal Sibolga-Tapteng didampingi orang tuanya Chairul Hidayat Waruwu dan Zul Waruwu berbincang-bincang dengan Kadis Pariwisata Tapteng Aris Sutrisno, bersama Kabid seni dan kebudayaan B Simanjuntak, Saeran dan Azrai.
Aris Sutrisno selaku Kadis Pariwisata Tapteng meminta, Nur Ghivri untuk tetap menjaga kondisi kesehatannya sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi Kontes Dangdut Indonesia (KDI 6) yang akan disiarkan langsung oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mulai 7 Mei mendatang.
“Kami minta Ghivri dapat menjaga kesehatannnya dengan banyak makan sebelum berangkat ke Jakarta nantinya untuk mengikuti kompetisi KDI 6 dan dapat berbuat yang terbaik, karena selain Ghivri membawa diri sendiri dalam kontes tersebut, juga membawa nama daerah kabupaten Tapteng,” katanya.
Selain itu, lanjut Sutrisno, pihaknya juga akan membantu Ghivri dalam mengikuti kontes KDI 6 tersebut. Dan berharap Ghivri yang merupakan putri Tapteng dapat keluar sebagai juara pada kontes KDI, sehingga membawa harum nama kabupaten Tapteng.
“Kita juga berharap nanti masyarakat masyarakat Tapteng dapat memberikan dukungan kepada Ghivri dengan mengirimkan SMS pada saat kontes KDI 6 itu sedang berlangsung, karena tanpa dukungan masyarakat seorang Ghivri tidak akan bisa menjadi yang terbaik pada KDI 6,” harapnya.
Chairul Hidayat Waruwu selaku orang tua Ghivri mengucapkan terima kasih kepada kepala Dinas Pariwisata Pemkab Tapteng yang telah menyambut mereka dan memberikan dukungan kepada Nur Ghivri Waruwu, sehingga nantinya dapat berhasil menjadi yang terbaik di KDI 6.
“Saat ini Ghivri bukan hanya anak kami saja, karena kalau kami katakana Cuma anak kami, maka kami tidak akan mampu memberangkatkannya ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi KDI 6 di Jakarta. Harapan kami, Ghivri mendapatkan dukungan dari masyarakat Tapteng agar dapat berhasil di kontes KDI 6 ini,” harapnya.
Pada kesempatan itu, Ghivri menyampaikan mohon dukungan dari masyarakat Tapteng agar ia dapat menjadi terbaik di KDI 6 nantinya. “Saya berharap, kiranya seluruh masyarakat Tapteng dapat memberikan dukungan kepada saya pada saat mengikuti kontes KDI 6 di Jakarta pada bulan Mei mendatang dengan cara ketik ‘KDI GIVRI’ dan kirim ke 6288, karena tanpa dukungan masyarakat mustahil saya bisa menjadi yang terbaik pada KDI 6,” ucap Vivi yang merupakan siswi SMA Negeri 2 Sibolga ini, berharap. (Jason Gultom)
Keterangan Foto
Nur Givri gadis asal Tapteng yang duduk dibangku kelas II SMA Negeri 2 Sibolga yang menjadi duta Sumut di KDI 6 di Jakarta. (Batak Pos/Jason Gultom)

PEMILU DAN DEMOKRASI

Sidang Pleno KPUD Tapteng Ditandai Aksi Demo
Pandan, Batak Pos
Sidang pleno penghitungan suara legislatif yang diselenggarakan oleh KPUD Tapteng, Selasa (21/4) ditandai dengan aksi demo dari Aliansi Rakyat Bersatu (ARB). Kehadiran puluhan massa ini meminta agar sidang Pleno KPUD Tapteng dihentikan, karena adanya kecurangan selama proses pelaksanaan pemilu legislatif 9 April lalu.
Sebelum mendatangi kantor Bupati Tapteng, massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bersatu ini terlebih dahulu mendatangi kantor Panwaslu Kabupaten Tapteng. Mereka mempertanyakan tindaklanjut pengaduan mereka. Namun Ketua Panwas Tapteng, Safran Matondang menjelaskan, bahwa berkas pengaduan mereka ditolak oleh Polres Tapteng dan Gapundu (Gabungan Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari pihak Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, karena tidak dilengkapi bukti yang kuat.
“Kami dari Panwaslu sudah menanggapi pengaduan dari masyarakat, dan kami sudah melanjutkannya kepihak Gapundu, dan Polres Tapteng, namun berkas tersebut dikembalikan karena tidak dilengkapi dengan bukti yang kuat. Artinya, apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami sudah kami laksanakan,”tegas Safran Matondang.
Mendapat jawaban tersebut, massa ARB langsung mendatangi pihak Gapundu untuk mempertanyakan ketidaklengkapan pengaduan mereka. Pihak Gapundu pun membeberkan kekurangan berkas pengaduan mereka. Diantaranya, pengaduan yang sudah kadaluarsa, karena tengang waktu pegaduan sesuai dengan peraturan undang-undang paling lama 9 hari sedudah ditemukan adanya indikasi kecurangan. Sementara pengaduan mereka masuk sudah lebih dari 9 hari. Selain itu juga, bukti pengaduan tidak kuat, karena hanya dilengkapi dengan rekaman suara. Parahnya lagi pengaduan tersebut ada yang tidak dilengkapi dengan materai.
Merasa tidak puas dengan penjelasan dari Gapundu, massa mendatangi Polres Tapteng, namun pihak Polres memberikan jawaban yang senada dengan Gapundu. Walau pun demikian pihak Gapundu dan Polres berjanji tetap akan memproses pengaduan mereka, jika sudah melengkapi bukti-bukti pengaduan tersebut.
Tetap merasa tidak puas, massa meminta agar Gapundu dan Polres Tapteng segera membatalkan Pleno KPUD Tapteng. Namun pihak Gapundu dan Polres tidak berhak untuk membataklan Pleno tersebut, karena itu merupakan tahapan dari KPU.
Merasa kesal, massa pun mendatangi kantor Bupati Tapteng di Pandan. Di sana mereka (massa ARB red) mendapat pengawalan dari pihak Polres Tapteng dan Satpol PP. Massa pun mendesak masuk ke kantor Bupati Tapteng tempat dilaksanakannya Pleno KPUD, namun pihak keamanan tidak memberikan izin, karena mereka tidak memiliki undangan dari pihak KPUD Tapteng. Setelah meluapkan rasa kesalnya, akhirnya massa bubar dengan sendirinya.
Kaban Kesbang Pol Linmas: Massa ARB Melanggar Izin
Kaban Kesbang Pol dan Linmas Pemkab Tapteng, Jhontriman Sitinjak dengan tegas menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh massa Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) yang mendatangi kantor Bupati Tapteng telah melanggar izin.
“Sesuai dengan surat izin dari Polres Tapteng yang sampai kepada kami selaku penanggungjawab pengamanan di kantor Bupati ini, bahwa kawasan kantor Bupati tidak ikut dalam surat izin aksi demo. Dalam surat itu dijelaskan, yang menjadi lokasi tujuan mereka adalah, kantor Panwaslu dan Polres Tapteng. Namun nyatanya mereka datang ke kantor Bupati ini,”jelas Sitinjak.
Ia juga menabahkan, bahwa waktu yang diberikan Polres mulai pukul 10-14WIB, namun nyatanya mereka melakukan aksi demo ke kantor Bupati sudah pukul 15 lewat. Jadi aksi yang dilakukan ARB sudah melanggar izin,”tegas Jhontriman.
Ditanya apa alasan kantor Bupati Tapteng dijadikan menjadi tempat sidang pleno KPUD, menurutnya, karena kantor KPUD Tapteng tidak layak karena terlampau kecil dan sempit. Sehingga pihak KPU meminjam Gedung Bina Graha kantor Bupati Tateng, sesuai dengan aturan, pemerintah berhak untuk memfasilitasi KPU demi kelancaran Pemilu.
Karena sidang Pleno ini sudah berada di area kantor Bupati, secara otomatis kami dari Satpol PP bertangungjawab untuk menjaga keamanan sidang tersebut ditambah dari pihak kepolisian.
“Pihak KPU meminta kepada kami, agar setiap peserta sidang pleno baik sebagai caleg, saksi dari partai harus memiliki undangan dari KPU, tanpa ada undangan tidak diperobolehkan masuk. Himbauan itulah yang kita lakukan, makanya banyak pengurus partai atau sebagai saksi tidak bisa masuk karena mereka tidak memiliki undangan. Sementara mereka yang memiliki undangan tidak ada masalah,”tegas Jhontriman.
Sementar itu hasil amatan Batak Pos sampai pukul 19.30WIB sidang pleno tersebut berlangsung alot karena banyaknya protes dari para saksi dan juga para caleg tentang perolehan suara, namun tetap berlangsung aman. Sampai berita ini diturunkan baru 3 kecamatan suara yang dihitung, sementara jumlah kecamatan di Kabupaten Tapteng sebanyak 20 kecamatan. Dengan demikian secara global belum dapat diperoleh jumlah total suara. (Jason Gultom)
Keterangan Foto
Sejumlah massa dan saksi dari pengurus Partai saat memaksa masuk ke kantor Bupati Tapteng, tempat dilaksanakannya Sidang Pleno KPUD. Namun karena tidak memiliki undangan dari KPUD Tapteng, merekapun tidak diperbolehkan masuk.
(Batak Pos/Jason Gultom)

PEMILU LEGISLATIF

Terkait Statemen Keuskupan Sibiolga Agar Pemilu Tapteng Diulang

BKAG dan MUI Tapteng Himbau Umat Jangan Terprovokasi
Pandan, Batak Pos
Adanya statetmen dari Keuskupan Sibolga Mgr Ludovicus Simanullang OFM yang menyatakan agar agar Pemilu di Tapteng diulang, mendapat tanggapan tegas dan sekaligus himbauan dari Badan Koordinasi Antar Gereja (BKAG) dan Majelis Ulama Indoneisa (MUI) Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal itu disampaikan dalam surat pernyataan sikap BKAG dan MUI nomor Ist/IV/2009, tertanggal 20 April 2009.
Ada pun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: Menyikapi adanya pernyataan sikap dari Keuskupan Sibolga nomor: 064/KS-Pa/2009 tanggal 18 April yang mencampuri urusan politik (Pemilu), dengan ini kami jelaskan bahwa Pemilu adalah urusan KPU, Panwaslu, dan aparat hukum, bukan urusan agama. Alangkah disayangkan hal ini bisa terjadi kerena telah ada kesepatakan damai pada tanggal 6April 2009 oleh kelompok agama, kelompok masyarakat, pemuda dan lintas partai agar pemilu kondusif, aman, dan damai, khususnya di Kabuapaten Tapanuli Tengah.
Kalau hal ini ditolerir sama dengan merestui adanya reaksi dari keompok tertentu tentang agama, yang berarti berlawanan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sangat disayangkan bila ada kelompok agama yang menginginkan Pemilu diulang seperti dalam pernyataan Uskup Sibolga.
Oleh karena itu, untuk menghidari adanya hal-hal yang bisa merusak tatanan dan kerukunan umat beragama di Kabuapten Tapanulu Tengah, maka dengan ini kami membuat pernyataan sikap dengan tegas, lugas dan pro aktif.
Bahwa pelaksanaan Pemilu telah diatur berdasarakan perautaran perundang-undangan sesuai tahapan.
Yang berhak sebagai penyelenggara pemilu adalah KPU, Panwaslu, dan aparat hukum.
Apabila ada pelanggaran telah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-udangangan Pemilu seperti, Panwaslu, pihak aparat hukum dan KPU.
Adanya pernyataan dari Keuskupan Sibolga sudah keluar dari aturan perundangan pemilu dan dapat menganggu/merusak tatanan keharmonisan dan kedamaian antara umat beragama yang sudah terpelihara dengan baik di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kepada semua pihak, khususnya masyarakat Tapteng jangan pernah terpancing akibat pernyataan kelompok tertentu dari sudut pandang pihaknya masing-masing, khususnya yang neyangkut pelaksanaan Pemilu, karena secara tegas dan lugas telah diatur dalan Undang-undang Pemilu.
Kepada kelompok tertentu yang mau nenyatakan sikap dari sudut pandangannya diminta denga hormat agar sebelumnya mempertimbangkan dengan matang berdarkan Undang-undang dan tetap menjaga kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan, tidak dari sudut pandang yang sempit.
Diminta denga hormat, kepada seluruh penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah yang terkait agar dengan tegas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentua yang berlaku, dan tidak terpacing serta bimbang oleh sikap kelompok tertentu
Kami seluruh umat dalam lingkup Badan Koordinsi Antar Gereja (BKAG) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Tengah siap mendukung sepenuhnya aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Surat pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum MUI Tapteng Drs H Ngadiman KS dan Sekretaris Drs H Usman Batubara, serta Ketua BKAG Tapteng Pdt M Simamora, STh, dan Sekretaris Pdt M Simaremare STh, juga ditujukan kepada Bupati Tapteng, Danrem 023KS, Kapolres Tapanuli Tengah, Kajari Tapanuli Tengah, Ketua PN Tapanuli Tengah, KPUD Tapanuli Tengah, Panwaslu Tapanuli Tengah.
Warga Khatolik Kecam Statemen Provokatif Uskup Sibolga dan Oknum Pastor
Sementara itu terkait dengan statemen yang dikemukan pimpinan gereja Keuskupan Sibolga, Uskup Mgr Ludovicus Simanullang, OFM Cap menyatakan agar Pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah harus diulang menuai protes warga Khatolik sendiri. Pasalnya, sejumlah warga Khatolik menilai statemen oknum Uskup Kesuskupan Sibolga dan seorang Pastor Rantinus Manalu merupakan pernyataan pribadi, bukan aspirasi murni dari seluruh umat Khatolik dibawah naungan Keuskupan Sibolga.
“Saya pribadi sebagai umat Khatolik di Kota Sibolga sama sekali tidak sependapat dan mengecam keras statemen Ludovicus Simanullang dan Rantinus Manalu yang terkesan provokatif serta meresahkan umat. Jadi, Saya meminta agar kedua oknum ini tidak mengeneralisasi statemen Pemilu ulang di Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi aspirasi keseluruhan umat Khatolik di wilayah Keuskupan Sibolga,” kata salah seorang umat Khatolik di Sibolga, Agustinus NM Lumbantobing (nama Baptis Khatolik) kepada sejumlah wartawan, Senin (20/4) menyikapi statemen Keuskupan Sibolga yang dinilai tak relevan untuk mengurus permasalahan politik di Kabupaten Tapteng.
Agustinus Tobing juga menegaskan, selama ini dirinya senantiasa menghargai Gereja sebagai ‘Lembaga yang Kudus’ dan Uskup merupakan ‘Imam yang Agung’ serta Pastor sebagai ‘Gembala yang baik’, bahkan senantiasa memberikan pernyataan yang sejuk, damai, dan mendidik umat-umat manusia.
“Namun, sangat disayangkan, oknum Uskup dan Pastor di Keuskupan Sibolga malah melontarkan pernyataan-pernyataan yang menjadikan umat Khatolik bingung dan resah dengan adanya statemen bermuatan politik yang seharusnya tidak lazim diungkapkan oleh seorang Uskup maupun Pastor,” sebutnya.
Menurutnya, Uskup hanya memiliki hak otoritas di lingkungan Gerejawi semata. Sementara, masalah Pemilu murni ranah penyelenggara (Panwaslu, KPU dan pemerintah) sesuai UU No. 10/2008 tentang Pemilu. “Jadi dalam hal ini, Uskup Keuskupan Sibolga sudah terlalu maju untuk mencampuri urusan yang bukan menyangkut gerejawi.”
Ironisnya, ada seorang oknum Pastor yang melakukan aksi demo menentang pemerintah dengan isu-isu miring pada Jumat Agung yang seharusnya dihargai dan dijunjung tinggi oleh seluruh umat Kristiani di muka bumi ini.
“Dalam hal ini, kita bukan bermaksud mengkangkangi hak-hak berdemokrasi seorang Uskup maupun Pastor, namun kita hanya meminta agar keduanya tidak membawa nama istitusi Keuskupan dalam masalah politik saat berpendapat,” tegas Agustinus.
Lebih lanjut Agus Tobing mengutip isi dalam Al kitab Roma 13 : 1 menyatakan, “Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.”
Maka itu, Agus berharap ke depannya agar Uskup dan Pastor di wilayah Keuskupan Sibolga dapat memposisikan diri sebagai seoarang yang mampu menciptakan suasana kesejukan dan ketentraman di hadapan umat, bukan malah sebaliknya turut menebar sesuatu yang meresahkan, terlebih bersifat provokatif. (Jason Gultom)
Kerangan Foto:
Ketua MUI Tapteng Drs.H.Ngadiman KS dan Ketua BKAG Tapteng, Pdt.M Simamora, STh, saat memberikan statetmen
(Batak Pos/Jason Gultom)

PENDIDIKAN

Wakil Bupati Tapteng Tinjau Pelaksanaan UAN

Tapteng, Batak Pos
Wakil Bupati Tapteng Ir.H.M.A.Effendy Pohan didampingi Kadis Pendidikan Drs. Marhite Rumapea, Kabag Humas Drs.Rudolf Sihotang meninjau pelaksanaan Ujian Akhir Nasional ( UAN ) tingkat SMA sederajat tahun Pelajaran 2008/2009 keberbagai sekolah, Senin ( 20/4 )
Sebanyak 3479 Siswa/i kelas III SMA sederajat di Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Senin (20/4). Ujian ini dilaksanakan selama empat hari, yakni Senin-Jumat (20-24/4). Untuk menghadapi ujian tersebut, seluruh peserta UAN tahun ini diharapkan memperoleh kelulusan yang memuaskan dengan arti berkwalitas.
Hal ini dikatakan Wakil Bupati Tapteng Ir.H.M.A.Effendy Pohan kepada sejumlah wartawan usai meninjau pelaksanaan UAN kebeberapa sekolah seperti SMA Negeri 1 Matauli Pandan, SMA Negeri Kecamatan Tukka dan SMA Muhammadiyah.
Menurut Wakil Bupati, dari hasil peninjauan terhadap beberapa sekolah yang melaksanakan UAN berjalan dengan baik, dan siswa/i yang meghadapi ujian tidak menampakkan adanya keselitan untuk menjawab soal-soal UAN. “ Ketika saya tanya kepada salah satu peserta ujian, ada soal soal ujian yang tidak dimengerti? Jawaban siswa tersebut “ tidak ada yang sulit “, ujar Wakil Bupati menirukan ungkapan salahsatu peserta ujian.
Sementara itu Kadis Pendidikan Drs. Marhite Rumapea menyebutkan, jumlah siswa yang mengikuti UAN adalah SMA sebanyak 2472 siswa, MA 401 siswa, dan SMK 606 siswa. Dengan demikian total jumlah siswa yang mengikuti UAN sebanyak 3476 siswa. Sedangkan mata pelajaran yang diujikian untuk SMA sebanyak 6 mata pelajaran, yakni, Bahasa Indonesia, Biologi/Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika/Geografi, Kimia/Ekonomi. Sedangkan untuk SMK tiga mata pelajaran, yaitu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggirs, dan Matematika.
Menurut Marhite, persyaratan kelulusan untuk SMA harus, memiliki rata-rata nilai 5.50 untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Sedangkan untuk SMK nilai mata pelajaran kopetensi keahlihan kejuruan minimal 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata ujian nasional.(Jason Gultom)
Keterangan Foto:
Kadis Pendidikan Tapteng Drs.Marhite Rumapea mendampingi Wakil Bupati saat meninjau pelaksanaan UAN di SMA Muhammadiyah, Senin ( 20/4 ). (Batak Pos/Jason Gultom)

LINGKUNGAN HIDUP

Dephut Didesak Tinjau Izin HPH PT Teluk Nauli di Kawasan Hutan Batang Toru

Pandan, Batak Pos
Departemen Kehutanan didesak segera meninjau ulang pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang pernah diterbitkan terhadap PT Teluk Nauli yang beroperasi di seputaran Kawasan Hutan Batang Toru. Desakan ini diharapkan ditindaklanjuti mengingat dampak negative yang timbul akibat keberadaan perusahaan yang tidak beroperasi itu. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah, APM Simanjuntak sewaktu dikonfirmasi koran melalui ponselnya, Jumat (17/4). Menurutnya, Ia baru kembali dari Jakarta untuk menyerahkan surat yang berisikan permohonan agar Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban dapat meninjau kembali perpanjangan izin pemanfaatan hasil hutan yang pernah diterbitkan kepada PT Teluk Nauli.
“Kami mendatangi Departemen Kehutanan untuk menyampaikan permohonan agar departemen dapat meninjau ulang perpanjangan izin PT Teluk Nauli,” kata APM Simanjuntak.
Dijelaskannya, surat nomor 522/714/III/2009 disampaikan ke Departemen Kehutanan, mengingat sejak tahun 2001 hingga saat ini perusahaan pemegang konsesi tersebut tidak beraktivitas sama sekali. Akibatnya, jalan logging sepanjang 33 km yang pernah dibuka perusahaan tersebut di Kecamatan Sibagangun Kabupaten Tapanuli Tengah, memicu terjadinya praktek perambahan liar oleh masyarakat asal Nias. Kawasan yang dihuni masyarakat asal Nias ini pun telah dimanfaatkan sebagai areal perkebunan karet dan sawit. Akibatnya, sejak tahun 2001 kawasan hutan Batang Toru dibuka secara liar. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dapat bertindak. Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007, diatur fungsi pengawasan hutan pada lokasi konsesi menjadi tanggung jawab perusahaan bersangkutan.
Namun, jangankan untuk melakukan pengawasan kawasan hutan, APM Simanjuntak mengaku kalau kantor PT Teluk Nauli yang beralamat di Jalan Sibolga-Barus telah lama tutup. Bahkan untuk mengirimkan surat, pihaknya kesulitan untuk mencari dimana PT Teluk Nauli berkantor.
Di Tapanuli Tengah sendiri, PT Teluk Nauli memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Blok B Aek Kolang seluas 1.343 ha di areal hutan produksi tepi pantai yang merupakan rawa yang sudah merupakan kawasan hutan bekas tebangan. Temasuk Blok F Anggoli yang meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan yang berdasarkan kajian merupakan kawasan sempadan sungai/kawasan lindung dan Plasma Nurfah. Hanya sebagian kecil yang merupakan hutan primer. Blok ini juga terdapat pada ketinggian 200 hingga 1.200 mdpl (meter di atas permukaan laut).
Selain Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah, keberadaan PT Teluk Nauli juga menjadi persoalan besar bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Utara, Yunus C Hutauruk mengakui tidak beroperasinya perusahaan pemilik izin HPH tersebut jelas merugikan pemerintah daerah. Selain tidak dipenuhinya kewajiban pajak perusahaan, hutan di kabupaten Tapanuli Utara juga ikut rusak. Apalagi 70 persen dari total konsesi milik PT Teluk Nauli seluas 30 ribu hektar berada di Tapanuli Utara.
“Demi mewujudkan usulan terbentuknya kawasan hutan Batang Toru sebagai hutan lindung, kami berharap Departemen Kehutanan dapat mengkaji ulang izin yang pernah diberikan bagi PT Teluk Nauli,” kata Yunus C Hutauruk yang juga dikonfirmasi koran ini melalui ponselnya.
Hutauruk menanmbahkan, ditahun 2001, ketika PT Teluk Nauli mengusulkan perpanjangan izin HPH, pihaknya telah menyampaikan hasil kajian pihaknya. Hasil hutan berupa kayu yang terdapat di kawasan hutan Batang Toru tidak bernilai ekonomis untuk dikelola. Selain secara topografi yang sangat curam, sehingga sulit untuk mengangkut kayu, kayu yang tumbuh di daerah itu umumnya merupakan kayu berharga murah. Seperti kayu Cemara Gunung dan Atur Mangan yang hanya dapat diolah menjadi kayu bakar atau arang. Padahal, berdasarkan hasil survey yang dilakukan Dinas Kehutanan, Cemara Gunung merupakan pohon yang buahnya disenangi oleh orangutan Sumatera (pongo abelii). Sehingga di Tapanuli Utara masih sering ditemukan orangutan yang hidup liar di dalam hutan.
Sementara itu, berdasarkan data, PT Teluk nauli memiliki izin perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) pada hutan produksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.414/Menhut-II/2004 bertanggal 19 Oktober 2004. Berupa izin pemanfaatan areal seluas 83.143 ha sampai dengan 30 Juni 2044. Yang terletak di lima kabupaten di Sumatera Utara yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Nias Selatan. PT Teluk Nauli juga mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada hutan produksi periode tahun 2008-2017 berdasarkan Kepmenhut No Sk.192/V1-BPHA/2008 tenggal 28 Mei 2008 dengan Rencana Penebangan Maksimum seluas 17 ribu ha per tahun dengan volume maksimum 551 ribu meter kubik atau 55.100 m kubik per tahunnya.
Meski demikian, Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah telah menetapkan kebijakan untuk tidak menerima usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) PT Teluk Nauli. Sehingga perusahaan tersebut tetap tidak dapat melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu yang terdapat di kawasan hutan Batang Toru yang tersebar di tiga kabupaten, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. (Jason Gultom)

Keterangan Foto:

Salah seorang warga yang tinggal di kawsan Hutan Batang Toru saat menunjuk lokasi PT Teluk Nauli yang berada di kawasan Hutan Batang Toru

LINGKUNGAN

Menhut Setujui Kawasan Hutan Batang Toru Menjadi Hutan Lindung
Jakarta, Batak Pos
Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban setuju dilakukannya perubahan fungsi Kawasan Hutan Batang Toru menjadi hutan lindung. Mengingat kondisi topografi dan keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan hutan yang tersebar di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kaban dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan Konsorsium Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) bersama Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Juga dihadiri oleh Bappeda dan DPRD Sumut Kamis (16/4) pagi. Demikian disampaikan Jaladuddin Ibrahim kepada Batak Pos lewat siaran persnya.
"Dari pengalaman beberapa kali terbang di atas kawasan hutan Batang Toru, saya setuju bila kawasan ini diubah fungsinya menjadi hutan lindung," kata Kaban dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu. Apalagi, menurut Kaban, bila dikaji kembali Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) dengan kondisi topografi sangat curam dapat berfungsi sebagai Menara Air bagi kabupaten yang terdapat di sekelilingnya. Sehingga ke depan pembangkit listrik yang beroperasi di daerah itu dapat tetap berjalan.
Meski demikian, MS Kaban mendesak pemerintah ketiga kabupaten dapat melakukan kajian lebih komprehensif terkait adanya usulan perubahan fungsi Kawasan Hutan Batang Toru. Baik dari sisi kajian potensi jasa lingkungan maupun kajian ekonomi yang terdapat di daerah tersebut. Sebab khawatir nantinya kembali terbit usulan perubahan atas fungsi kawasan tersebut. Hal ini harus dilakukan menimbang keberadaan hutan di Sumatera Utara sudah kurang dari 30 persen.
"Merubah fungsi hutan itu mudah sekali saya lakukan, tapi saya tidak mau kalau kemudian hari kembali ada usulan lain yeng meminta dilakukannya perubahan," tambah MS Kaban. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara Yunus C Hutauruk menjelaskan, usulan perubahan fungsi hutan di daerahnya telah diajukan dalam usulan revisi SK Menhut No 44 tahun 2005. Tentang penetapan luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya.
Dalam usulannya, pihaknya telah mengusulkan total hutan yang dirubah menjadi hutan lindung seluas 70.663,65 hektare. Terdiri atas 51.576,78 hektare hutan produksi yang dirubah menjadi hutan lindung. Areal Peruntukan Lain (APL) menjadi hutan lindung seluas 785,71 ha dan Hutan Produksi Terbatas menjadi hutan lindung seluas 18.301,16 ha.
"Usulan ini kita ajukan setelah adanya survey yang dilakukan dalam rangka melindungi keberadaan sumber daya alam," kata Yunus C Hutauruk yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Sama halnya dengan Kadis Kehutanan Kabupaten Tapanuli Tengah, APM Simanjuntak yang mengakui pihaknya telah mengajukan perubahan fungsi Hutan Produksi (HP) menjadi hutan lindung seluas 5.415,63 ha dan APL menjadi hutan lindung seluas 138,21 ha. Sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam usulan revisi SK Menhut No 44 tahun 2005 mengusulkan perubahan fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung seluas 14.977,29 ha.
"Kami berharap usulan perubahan fungsi hutan ini dapat disetujui oleh Departemen Kehutanan. Sebab saat ini usulan tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara," kata APM Simanjuntak.
Sehingga total usulan usulan hutan lindung dari ketiga kabupaten tersebut seluas 116.509,78 ha. Dari luas ideal KHBT yang dijadikan sebagai hutan lindung seluas 136.284 ha. Secara keseluruhan dalam SK Menhut No 44 yang diterbitkan di tahun 2005, luas hutan lindung di ketiga kabupaten tersebut mencapai 25.315 ha.
Pameran
Sebagai upaya mendorong terbentuknya Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) sebagai hutan lindung, Konsorsium YEL bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah juga menggelar pameran kehutanan dalam IndoGreen Forestry Expo 2009 di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta 14-17 April 2009.
"Keikutsertaan kita dalam pameran ini sebagai salah satu upaya mendorong percepatan perubahan fungsi hutan," kata Sofyan Tan di Kantor YEL di Medan.
Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi keberlanjutan pembangkit listrik di seputaran hutan Batang Toru. Di tengah krisis energi yang melanda Sumatera Utara akhir-akhir ini. Termasuk perlindungan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. (Jason Gultom)

PRESTASI

4 Siswa SMAN 1 Plus Matauli Pandan Raih Penghargaan Dari Goethe Institut Jerman
Pandan, Batak Pos
Sekolah SMA Negeri Plus Matauli Pandan kembali menorehkan prestasi membanggakan buat Kabupaten Tapanuli Tengah. Empat siswa sekolah unggulan tersebut meraih penghargaan dari Goethe Institut, Dublin, Jerman.
Penyerahaan penghargaan dilaksanakan Kamis, 16/4) di ruang Audio Visual SMA Matauli di Pandan yang dirangkai dengan peresmian Kelas Intensif Bahasa Jerman oleh Bupati Tapanuli Tengah, Tuani Lumbantobing yang diwakili Kepala Bappeda Remus Pardede dan Herr Steff Corell dari Goetha Institut..
Keempat siswa tersebut masing-masing Furwidia Ningsih (siswi kelas III) yang meraih penghargaan beasiswa selama empat tahun sebesar Rp250 juta untuk menuntut ilmu di Swiss – German University (SGU) serta Yustini, Halimah Nasution dan Ahmad Indra (siswa kelas 1 dan 2) yang mendapat kesempatan summer camping (belajar sekaligus rekreasi di musim panas) selama 3 minggu di Jerman.
Herr Steff Corell dari Goethe Institut dalam penyampaiannya dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng diwakili Kepala Bappeda Remus Pardede dan Kepala Dinas Pendidikan M Rumapea serta Kepala SMAN 1 Matauli Drs Soemartono mengatakan, penghargaan tersebut disampaikan sebagai upah dari tugas yang diberikan Goethe Institut sebagai parternya SMAN 1 Matauli karena mampu mewujudkan pengembangan bahasa Jerman setelah bahasa Inggris di sekolah tersebut.
“Saya melihat usaha sekolah ini sudah berhasil dan saya yakin 1-2 tahun kedepan siswa/i sudah dapat berbahasa Jerman dengan baik. Maka atas keberhasilan ini, kami memberikan hadiah bea siswa kepada 1 orang siswa kuliah di SGU dan Summer Camping ke Jerman kepada 3 orang siswa,”kata Steff dalam bahasa Jerman yang diterjemahkan oleh translator.
Pada kesempatan itu, Ia mempromosikan sekaligus menggambarkan sedikit mengenai sistem pendidikan di Swiss–German Institut (SGU). Dimana, dalam pendidikannya, institute tersebut diajari oleh guru–guru (dosen) yang selalu mempergunakan Bahasa Inggris. Namun, di setiap Minggu, Mahasiswa/i diberikan pendidikan tambahan Bahasa Jerman. “Jadi selain pintar berbahasa Inggris di Institut tersebut, siswa juga pintar berbahasa Jerman,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Tapteng Remus Pardede mewakili Bupati Tapteng dalam sambutannya menyampaikan, ucapan terimakasih sekaligus apresiasi yang telah tercapai atas perhatian Goethe Institut, Jerman kepada pendidikan di sekolah SMA Matauli khususnya dan pendidikan di Tapteng secara umum.
Ia berharap, Institut ini dapat lebih memperhatikan SMAN 1 Matauli serta sekolah –sekolah lainnya di wilayah Tapteng sehingga anak–anak bisa sekolah lebih banyak menuntut ilmu di SGU dan pemkab Tapteng siap mendukung setiap program–program SGU demi pengembangan pendidikan para siswa di daerah setempat.
Bantuan Penuh Dari Goethe Institut
Usai kegiatan peresmian Kelas khusus Intensif Bahasa Jerman, Kepala SMAN 1 Matauli, Pandan, Drs Soemartono kepada Batak Pos menyampaikan, pada prinsipnya semua siswa SMA Matauli mendapatkan pelajaran Bahasa Jerman, tetapi untuk program–program khusus pengiriman anak–anak ke Jerman, harus melalui kelas Intensif.
“Maka itu, kita membuka dua kelas intensif dengan jumlah siswa sebanyak 50 orang dan seluruhnya ini mendapat bantuan penuh dari Goethe Institut termasuk bantuan pelatihan guru dan media pendidikannya,”ujar Soemartono.
Menurutnya, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki kesempatan mendapatkan kerjasama dengan Goethe Institut. Dari data yang ada, hanya 10 sekolah yang dipilih oleh lembaga pendidikan ini, salah satunya di Sumatera Utara (Sumut) adalah SMAN 1 Matauli Pandan.
“Adapun dasar pemilihan tersebut, dilihat dari hasil survey mereka sebelumnya terhadap kampus/sekolah, visi dan misi, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas dan kemauan sekolah untuk dapat maju,”papar Soemartono.
Disinggung apakah kerjasama dengan Goethe Institut tersebut berlangsung terus atau sifatnya hanya sementara, Kepala Sekolah yang sudah mengabdi sejak sekolah ini dibuka dan diresmikan mantan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Akbar Tanjung dan mantan Panglima TNI AD Faisal Tanjung mengatakan, penilaian terhadap kelas Intensif Bahasa Jerman ini berlangsung hanya se-tahun. “Artinya, dalam satu tahun tersebut, apakah sekolah tersebut mengalami kemajuan atau peningkatan. Jika tidak, program tersebut bisa di stop dan pihak Goethe Institut dapat memilih sekolah lain,”tukas Soemartono. (Jason Gultom)
Keterangan Foto :
DIABADIKAN : Herr Steff Corell dari Goetha Institut foto bersama dengan Kepala Bappeda Tapteng mewakili Bupati dan Wakil Bupati, Remus Pardede, Kepsek SMA Matauli Soemartono serta 4 siswa sekolah SMAN 1 Matauli Padan yang meraih penghargaan DAN beasiswa dari Goethe Institut Jerman. Batak Pos/Jason Gultom

PENDIDIKAN

3479 Siswa SMA Kelas III se Tapteng Siap Ikuti UAN

Pandan, Batak Pos
Sebanyak 3479 Siswa/i kelas III SMA sederajat di Kabupaten Tapanuli Tengah siap untuk mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Nasional (UAN) Senin depan (20/4). Sesuai dengan rencana ujian ini dilaksanakan selama empat hari, yakni Senin-Jumat (20-24/4). Untuk menghadapi ujian tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah telah mempersiapkan langkah-langkah kepada siswa dan guru-guru, yakni pendalaman program materi dengan membahas prediksi soal Ujian Nasional melalui tambahan belajar sore dimasing-masing sekolah. Demikian disampaikan Kadis Pendidikan Tapteng, Drs.Marhite Rumapea memalui Kabid SMP-SMA-PP, Drs Klose Harahap di ruang kerjanya, Kamis (16/4).
Ada pun jumlah siswa tersebut terdiri dari siswa SMA sebanyak 2472 siswa, MA 401 siswa, dan SMK 606 siswa. Dengan demikian total jumlah siswa yang mengikuti UAN sebanyak 3476 siswa. Sedangkan mata pelajaran yang diujikian untuk SMA sebanyak 6 mata pelajaran, yakni, Bahasa Indonesia, Biologi/Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika/Geografi, Kimia/Ekonomi. Sedangkan untuk SMK tiga mata pelajaran, yaitu, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggirs, dan Matematika.
Menurut Klose ada pun persyaratan kelulusan untuk SMA yaitu, memiliki rata-rata nilai 5.50 untuk semua mata pelajaran yang diujikan dengan nilai minimal 4.00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Sedangkan untuk SMK nilai mata pelajaran kopetensi keahlihan kejuruan minimal 7.00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata ujian nasional.
“Untk mempesipakan siswa meraih Tingginya nilai kelulusan ini, kita dari Dinas Pendidikan telah memberikan kemasing-masing sekolah SKL (Standart kopetensi lulusan) yang merupakan gambaran pokok materi soal UN, yang selanjutnya diperdalam oleh masing-masing guru di setiap sekolah. Dengan demikian para siswa ini tidak kewalahan lagi nantinya untuk menjawab soal-soal UN tersebut, karena, pada SKL itu telah dijelaskan tentang contoh-contoh materi UN. Hal inilah yang terus kita tekankan kepada masing-masing guru dengan tambahan belajar sore, atau diskusi kelompok maupun menggunakan sarana TIK (Teknologi informasi komunikasi) atau internet,”jelasnya.
Dengan adanya SKL ini, lanjut Klose, pihaknya yakin tingkat kelulusan kelas III di Kabupaten Tapanuli Tengah mampu dipertahankan seperti tahun 2008 lalu, yakni sekitar 98persen lebih, dan tidak tertutup kemungkinan mengalami peningkatan dari tahun kemarin, harapnya.
Ia juga menghimbau semua orangtua murid dan masyarakat agar turut serta memotivasi masing-masing anaknya untuk meningkatkan semangat belajar di luar jam sekolah. Dan tenaga anak jangan terlampau dibebani oleh orangtua agar dapat konsentrasi mempersiapkan diri.
“Kepada para siswa/i kelas III agar menjaga kesehatan, keselamatan, agar dapat mengikuti UN dengan baik. Sama halnya dengan pihak sekolah agar proaktif untuk mensosialisasikan persyaratan nilai kelulusan tersebut melaui SKL,”tandasnya.
Wala pun jadwal UN sudah ditetapkan namun bagi siswa yang sakit diberikan waktu ujian susulan pada tanggal 27April-1 Mei. (Jason Gultom)
Keterangan Foto:
Kabid SMP-SMA-PP Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Drs Klose Harahap saat memberikan keterangan di ruang kerjanya, Kamis (16/4) Batak Pos/Jason Gultom

PEMILU LEGISLATIF

Massa Lintas Parpol Demo Kantor Pawaslu dan KPUD Tapteng

Pandan, Batak Pos
Sedikitnya 20-an massa yang tergabung dalam forum lintas partai politik (Parpol) datangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu (15/4).
Massa parpol yang terdiri dari PDIP, PKS, Partai Kedaulatan, Hanura, PPP, PDS, Pakar Pangan, Golkar, dan lainnya mempertanyakan sejauh mana realisasi proses dugaan sejumlah pelanggaran hukum yang terjadi ketika diselenggarakannya Pemilu 9 April lalu di beberapa kecamatan di daerah setempat.
Salah seorang kordinator aksi, Sanggam Tambunan, SH yang juga caleg PDIP dalam orasinya mengatakan, pelaksaanaan Pemilu di Kabupaten Tapteng jauh menyimpang hampir seluruh kecamatan dan desa, banyak pengaduan ke Panwaslu Tapteng baik dari Parpol, LSM maupun individu masyarakat.
“Namun, Panwaslu tidak menunjukan sebagai lembaga independen. Untuk itu, kami mempertanyakan tindak lanjut atas pengaduan yang telah dilaporkan. Panwaslu harus bertindak, bila tidak kami (parpol-red) akan memboikot jalannya Pilpres (pemilihan Presiden) mendatang di daerah ini,” seru Sanggam dan puluhan massa parpol.
Merunut UU No. 10/2008, lanjut dia, Pemilu di Kabupaten Tapteng sangat tidak relevan. Banyak pelanggaran yang terjadi, namun tak kunjung di proses sesuai hukum perundang-undangan tersebut.
“Kami mendesak agar Panwaslu Tapteng segera menindak lanjuti pengaduan yang telah kami laporkan. Bila tidak, sejumlah parpol di daerah ini mendesak agar Panwaslu segera dibekukan,” tegas mereka lagi.
Setelah beberapa menit berorasi, Ketua Panwaslu Tapteng Sapran Matondang bersama anggotanya menerima 6 orang perwakilan massa diantaranya Sanggam Tambunan (PDIP), Awaluddin Rau (Hanura), Nico F Panggabean (Golkar), Habibi (PPP), Muhammad Gufron (PKS), Aswin Batubara (Pakar Pangan) untuk berdelegasi di ruangan rapat Panwaslu tersebut. Dalam delegasi itu, Ketua Panwaslu Tapteng menegaskan, bahwa tenggat waktu untuk penyerahan pelanggaran baik itu administrasi ke KPUD maupun pelanggaran hukum ke kepolisian dilakukan pada 17 April 2009 ini.
“Menurut mekanisme Pemilu, kami (Panwaslu-red) akan menerima pengaduan pelanggaran Pemilu setelah 3 hari terhitung hari H (mulai 12 April) dan tenggat waktu proses segala bentuk pengaduan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 5 hari. Bila segala bukti dan saksi telah kami periksa kebenarannya, baru kami bisa menentukan apa kategori pelanggaran tersebut. Bila pelanggaran administrasi diserahkan ke KPUD Tapteng dan bila pelanggaran hukum maka diserahkan ke kepolisian (Polres Tapteng). Dan sesuai aturannya, saat ini belum dapat diserahkan, sebab batas waktu yang ditentukan Undang-undang adalah 5 hari atau Jumat, 17 April 2009,” jelas Sapran Matondang dihadapan 7 orang tim delegasi massa tersebut.
Sapran juga berjanji, menindak lanjuti segala bentuk laporan pengaduan tertulis yang telah diterima Panwaslu. “Namun, kita harus sama-sama menghargai aturan dan mekanisme yang telah diatur dalam pelaksanaan Pemilu ini. Sebab, semua pihak pasti menginginkan Pemilu Jurdil, dan kami meminta agar semua pihak untuk saling membantu tanpa harus menyudutkan salahsatu pihak ataupun golongan diatas kepentingan-kepentingan lainnya,” tegasnya.
Datangi KPUD
Usai menerima penjelasan, puluhan massa yang dikawal personil kepolisian dari sejumlah satuan, bergerak ke kantor KPUD Tapteng yang berjarak sekira 500 meter dengan maksud yang sama.
Di KPUD, massa kembali berorasi menuntut hal serupa. Tak berselang lama, massa diterima Ketua KPUD Tapteng Kabul Lumbantobing beserta empat anggota lainnya untuk berdelegasi. Ketika itu, 6 orang tim delegasi massa mendesak KPUD Tapteng untuk merekomendasi agar pelaksanaan Pemilu di Tapteng diulang.
Namun, Katua KPUD Tapteng melalui Divisi Humas dan Informasi Maruli Firman Lubis dengan sigap menyangkal untuk dilakukan Pemilu ulang. Sebab, dalam mekanisme baik itu UU No. 22/2007 maupun UU No. 10/2008 tidak ada ditemui bahwa dapat dilakukan Pemilu ulang.Tetapi, yang dapat dilakukan adalah Pemilu lanjutan maupun susulan.
“Nah, Pemilu lanjutan maupun susulan dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusuhan ataupun bencana alam ketika pelaksanaan Pemilu berlangsung. Jadi, kami (KPUD) sekali lagi mengklarifikasi bahwa Pemilu lanjutan yang terjadi di Kecamatan Sosorgadong maupun lainnya KPUD Tapteng telah berkordinasi dengan KPPS maupun PPK, sebab hal tersebut akibat kesalah pahaman semata hingga Pemilu dan perhitungan suara dilanjutkan sampai pukul 23.00 WIB,” tutur Firman.
Dikatakan, KPUD Tapteng telah bekerja sesuai mekanisme yang ada dan tetap melakukan monitoring di lapangan. “Kami terus melakukan monitoring di lapangan sejak 9 hingga 13 April lalu. Lima orang tenaga, kami optimalkan untuk dibagi tugas 4 zona (daerah pemilihan). Dan kami tetap berupaya untuk mendapatkan Pemilu jujur, adil dan transparan di Tapteng ini,” tandasnya.
Setelah mendapat penjelasan kendati merasa belum puas, puluhan massa lintas parpol di Tapteng itu membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawalan pihak kepolisian. Namun, mereka sempat mengultimatum akan mengerahkan massa lebih banyak lagi ke depannya, apabila penyelenggara Pemilu khususnya Panwaslu tidak proaktif menindak lanjuti segala bentuk pengaduan mereka. (Jason Gultom)
Keterangan Foto :
MINTA PEMILU ULANG : Kordinator aksi lintas parpol, Sanggam Tambunan, SH saat berorasi di depan kantor Panwaslu Tapteng menyerukan Pemilu segera diulang karena dinilai banyak ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan 9 April lalu. Massa juga mendesak Panwaslu segera tindak lanjuti segala pengaduan pelanggaran Pemilu di daerah tersebut. Batak Pos/Jason Gultom

RELIGIUS

Perayaan Paskah Berama MGMP-PAK se Kota Sibolga

Sibolga, Batak Pos
Untuk pertama kalinya setelah terbentuk bulan Maret 2009 lalu, MGMP-PAK (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen) se-Kota Sibolga melaksanakan perayaan Paskah bersama yang dipusatkan di Gereja HKBP Sibolga Kota, Senin (13/4). Perayaan Paskah ini sekaligus doa pemberangkatan bagi siswa SMA kelas III untuk mengikuti UAN (Ujian Akhir Nasional).
Menurut Ketua MGMP-PAK se Kota Sibolga K Mataniari, STh didampingi Sekretaris, Santri P Hasugian, STh, Wakil Ketua Torang Panjaitan STh dan Bendahara Dra Jojor N Situmeang mengatakan, tujuan dibentuknya MGMP-PAK se Kota Sibolga ini sebagai wadah bagi para guru agama Protestan maupun Katolik untuk menjalin silaturahmi serta ajang kebersamaan.
“Yang terlibat dalam organisasi ini semua guru-guru agama Protestan dan Katolik yang mengajar di Sibolga tingkat SMA sederajat. Jika dihitung jumlah gurunya cukup banyak sekitar seratusan. Selama ini belum ada wadah bagi kita sebagai guru-guru agama, makanya kita membentuk wadah ini, dan harapan kami, hal ini nantinya dapat ditiru oleh daerah-daerah lain, sehingga kebersamaan dan keakraban sesama guru agama dapat terjalin melalui wadah ini,”katanya.
Sekaitan dengan itu lanjut Mataniari, pengurus MGMP PAK langsung membentuk panitia untuk mengadakan perayaan Paskah bersama, dan hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Dimana ribuan siswa/i dari masing-masing sekolah SMA sederajat yang ada di Sibolga ini turut dilibatkan, dengan demikian pelaksanaan Paskah perdana bagi MGMP PAK ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga, perayaan Paskah ini diisi dengan doa bersama untuk memberangkatkan siswa kelas III untuk mengikuti UAN,”jelasnya.
Perayaan Paskah yang diselenggarakan MGMP PAK ini persis seperti perayaan Natal, dimana para guru dan juga siswa membacakan liturgi masing-masing. Menurut Mataniari, pihaknya ingin mengambarkan kepada jemaat, bahwa bukan hanya Natal saja yang harus dirayakan semeriah mungkin. “Tradisi saat ini setiap menjelang Natal semua umat Kristen disibukkan berbagai kegiatan Natal, sementara pada perayaan Paskah tampak biasa saja. Padahal, makna Natal itu tidak ada arti tanpa ada kebangkitan Yesus Kristus atau yang disebut dengan Paskah. Hal inilah yang ingin kita sampaikan kepada jemaat makanya kita melaksanakan Paskah dengan model seperti ini. Selain itu juga para siswa akan semakin akrab dengan kegiatan ini, sehingga tingkat kekerasan sesame pelajar atau tauran dapat diminimalisasi karena mereka sudah saling mengenal,”tandasnya.
Ada pun yang menjadi thema Paskah ini adalah ‘Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini,’ dan Sub thema, Bersekutu dengan Tuhan akan mewujudkan masa depan yang penuh dengankeberhasilan.
Perayaan Paskah ini turut dihadiri Kakan Depag Sibolga, mewakili Dinas Pendidikan Sibolga, Ketua Dewan Pendidikan, BKAG, serta para Kepala Sekolah.
Ibadah yang berakhir pukul 20.00WIB ini berlangsung dengan khitmad dan penuh rasa kekeluargaan. (Jason Gultom)
Keterangan Foto:
Para guru yang tergabung dalam organisasi MGMP se Kota Sibolga saat membacakan liturgi pada perayaan Paskah perdana MGMP di Gereja HKBP Sibolga Kota, Senin malam (13/4). Jason Gultom/Batak Pos

RELIGIUS

Perayaan Paskah SMA Negeri 2 Pandan ditandai Aksi Kebersihan

Pandan, Batak Pos
Ratusan siswa/i SMA Negeri 2 Pandan beserta guru-guru merayakan Paskah di Pantai Indah Kalangan, Pandan, Senin (13/4). Perayaan Paskah ini dikemas dalam bentuk kebaktian padang yang ditandai dengan aksi sadar lingkungan yakni dengan membersihkan sampah-sampah di kawasan objek wisata Pantai Indah Kalangan, Pandan, sebagai refleksi betapa pentingnya arti kebersihan.
Ada pun yang menjadi thema perayaan Paskah ini adalah, ‘Our Sprite From Easter.’
Dalam renungan Paskah yang disampaikan oleh Manogu Silaban SPd yang juga sebagai Kepala Sekolah SMAN 2 Pandan, mengajak seluruh murid-muridnya untuk memahani makna dari kebangkitan Yesus dari kematian.”Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita juga bangkit dari segala ketertinggalan kita dan juga dari segala perbuatan kita yang telah menyimpang dari ajaran Yesus. Mari kita jadikan semangat Paskah ini menjadi awal kebulatan tekat kita untuk menjadi anak yang patuh tehadap orangtua dan juga terhadap guru serta takut akan Tuhan,”katanya.
Ia juga menghimbau seluruh siswa/i SMAN 2 agar benar-benar giat dalam mengikuti pelajaran setiap harinya. “Mari ukir prestasimu di SMAN 2 Pandan. Kalau SMA lain mampu menjadi pemenang Olympiade, kita juga harus bisa, kuncinya adalah keseriusan dan takut akan Tuhan, karena ada tertulis dalam firman Tuhan, Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dengan peringatan Paskah ini mari kita tingkatkan kebersamaan diantara kita baik sesama siswa dan juga dengan guru di SMAN 2 Pandan.
Sementara itu menurut Seriati Ginting, STh selaku Guru Agama Kristen SMAN 2 Pandan mengatakan, tujuan dari perayaan Paskah ini adalah, sebagai bahan motivasi bagi siswa/i SMA Negei 2 Pandan sesuai dengan themanya: ‘Our Spirite From Easter’. “Dengan perayaan Paskah ini kita mengajak anak-anak agar lebih mengenal keberadaan mereka serta menuntun mereka untuk memiliki semangat didalam menuntut ilmu sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dengan demikian para siswa ini telah memiliki bekal untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Artinya, keimanan para siswa harus kita perkuat karena saat ini beragam godaan dan tantangan yang dapat menjerumuskan para siswa, seperti narkoba, aksi kekerasan dan masih banyak tantangan lainnya. Dengan dibekalinya keimanan mereka, godaan tersebut sudah dapat mereka tolak,”tegasnya.
Ada hal yang menarik dalam perayaan Paskah SMAN 2 ini, dimana rasa solidaritas antar umat bergama terlihat jelas, dimana para guru-guru dan juga murid SMAN 2 yang beragama Muslim turut menghadiri perayaan Paskah ini. Menurut Kepala Sekolah SMAN 2 Pandan, Manogu Silaban SPd, hal itu sudah menjadi kewajiban yang selalu dibina di SMAN 2 Pandan. “Kebersamaan dan kerukukan umat beragama di sekolah ini tetap kita jaga, hal itu dibuktikan dengan perayaan Paskah ini, dimana teman-teman guru dan murid yang beragama Muslim turut hadir dalam acara ini. Demikian juga sebaliknya, setiap ada acara keagamaan umat Muslim kita juga melibatkan guru-guru dan juga murid yang beragama Kristen untuk menghadiri acara tersebut. Dengan demikian kebersamaan itu tetap terjalin, karena begitu indahnya kebersamaan itu,”katanya.
Perayaan Paskah SMA N 2 Pandan ini berlangsung dengan khitmad dan penuh kekeluargaan, ditambah lagi dengan berbagai hiburan serta permainan yang melatih betapa pentingya kebersamaan. (Jason Gultom)
Keterangan Foto:
Kepala Sekolah SMAN Pandan,beserta guru-guru dan siswa saat membersihkan sampah di Pantai Indah Kalangan, sebagai refleksi perayaan Paskah SMAN 2 Pandan. (Batak Pos/Jason Gultom)